Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: Terlibat Politik, Seorang Prajurit TNI Akan Dipecat

Kompas.com - 28/03/2014, 17:39 WIB


SUKOHARJO, KOMPAS.com
- Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman menegaskan bahwa pihaknya serius menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014. Menurut Budiman, pihaknya akan menindak tegas seorang anggota TNI yang terbukti terlibat kegiatan politik.

"Kami menemukan seorang TNI yang tidak netral karena terlibat kegiatan politik," kata Budiman dalam kunjungan kerja di Markas Grup 2 Kopassus Kartasura Sukoharjo, Jumat (28/3/2014), seperti dikutip dari Antara.

"Saya segera mempercepat pemecatan terhadap anggota itu karena dia tidak netral," tambah Budiman.

Namun, dia enggan menyebut nama dan dari kesatuan mana prajurit yang melanggar itu. "Saya tidak mau menyebut orangnya. Namun, satu anggota itu berpangkat tamtama segera dipecat," katanya.

Sebelumnya, Budiman sudah meminta masyarakat ikut mengawasi netralitas anggota TNI pada pemilu. Selain itu, kepada para prajurit, ia sudah menyampaikan tentang ketentuan netralitas TNI. Apabila ada yang melanggar ketentuan netralitas, pihaknya akan menindak tegas.

Budiman dalam kunjungan kerja di Markas Grup 2 Kopassus Kartasura tersebut didampingi Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo, dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo.

Dalam kesempatan tersebut, Budiman juga menyerap aspirasi dari anggotanya di Grup 2 Kopassus guna meningkatkan sarana dan prasarana demi kesejahteraan anggota TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com