Bangun Koalisi, PDI-P Tak Ingin Ulang Kesalahan Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak ingin mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam membentuk koalisi politik. Koalisi dianggap penting yang harus diwujudkan berdasarkan kesamaan ideologis dan bukan sebatas transaksional.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah mengatakan, partainya tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain untuk menghadapi Pemilu Presiden 2014. Namun, semua itu baru akan dilakukan setelah hasil pemilu legislatif diketahui.

"Kita enggak ingin mengulang kesalahan membangun koalisi seperti yang dilakukan Demokrat," kata Basarah di Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, partainya akan memilih tandem koalisi dengan ukuran yang jelas. Beberapa indikator utamanya adalah kesamaan ideologis, visi kebangsaan, dan semangat perjuangan membangun bangsa.

Tingginya elektabilitas PDI-P berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, kata Basarah, tak lantas membuat pihaknya puas. Partainya tetap membuka diri pada kemungkinan koalisi selama tolok ukur yang dipatenkan terpenuhi.

"Kita enggak ingin koalisi transaksional yang berorientasi pada kekuasaan semata," ujarnya.

Saat ini banyak partai yang tertarik berkoalisi dengan PDI-P. Hasil survei sejumlah lembaga mencatat tingginya elektabilitas PDI-P dan besarnya peluang memenangkan pemilu presiden jika mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden.

Sebaliknya, sejumlah elite partai mengaku tidak puas pada sekretariat gabungan koalisi pendukung pemerintah yang dikomando Demokrat. Ketidakpuasan itu setidaknya telah diungkapkan oleh PPP dan PKS. Setgab dinilai hanya mau untung sendiri dan baru menggelar rapat ketika memerlukan dukungan pada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Pihak Demokrat juga kecewa dengan internal koalisi karena tak mendukung penuh pemerintah. Di satu sisi ingin mendapatkan untung dalam kabinet, tetapi di sisi lain sering menentang kebijakan pemerintah.