Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Bahas Masalah Risma Selama 15 Menit

Kompas.com - 26/02/2014, 20:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelesaikan rapat kerja membahas permasalahan di Pemerintahan Kota Surabaya hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Komisi II DPR mengambil keputusan bahwa permasalahan tersebut dikembalikan pada DPRD Kota Surabaya selaku pihak yang paling memiliki kewenangan.

"Kami memutuskan persoalan ini diserahkan pada DPRD yang memiliki kewenangan, kemampuan secara jujur dan benar mengatasi masalah ini," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar dalam rapat kerja tersebut yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2014) malam.

Agun menambahkan, penetapan Wisnu Sakti Buana sebaga Wakil Wali Kota Surabaya telah sah secara formal. Kalaupun secara materiil masih ada hal yang dipersoalkan, Komisi II menyarankan agar permasalahan itu diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, Komisi II hanya menjalankan fungsi pengawasan dan tak ingin terlibat dalam polemik atau berbagai prasangka. Rapat kerja dijadwalkan mulai pukul 19.00, tetapi mundur lebih dari satu jam sampai ke pukul 20.15. Pada pukul 20.29, Agun mengetuk palu menandakan keputusan telah diambil dan selesainya agenda rapat.

Sesuai undangan, rapat dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua DPRD Kota Surabaya M Mahmud, didampingi pimpinan fraksi dan anggota Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan wakilnya Wisnu Sakti Buana berhalangan hadir karena melaksanakan tugas yang tak dapat diwakili.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang mengusulkan digelarnya rapat malam ini juga tidak hadir. Berdasarkan data yang dicatat Agun, sedikitnya ada 18 anggota Komisi II dari tujuh fraksi yang hadir dalam rapat malam ini. Rapat dinyatakan kuorum meski ada 10 anggota Komisi II yang berhalangan hadir.

Untuk diketahui, rapat malam ini digelar atas usulan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Priyo mengusulkan agar Risma dipertemukan dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pimpinan DPRD Kota Surabaya beserta pimpinan fraksi dan Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya.

Beberapa hari lalu Priyo menandatangani surat undangan agar pihak-pihak tersebut hadir dalam rapat malam ini. Akan tetapi, usulan Priyo itu mendapat penolakan, khususnya dari Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo. Menurut Arif, agenda rapat hari ini kental aroma politis.

Masalah yang dihadapi Risma ia katakan telah diselesaikan oleh internal partai dan Risma telah bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com