Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Risma Tidak Perlulah "Curhat" ke Mana-mana

Kompas.com - 24/02/2014, 11:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk fokus dalam bekerja. Risma pun disarankan untuk tidak terlalu banyak mengumbar keluh kesahnya ke berbagai pihak.

"Lebih baik sama-sama, kita menjaga kondisi dari semua wilayah yang ada. Karena dia itu PDI-P, tidak usahlah curhat ke mana-mana. Lebih baik fokus pada tugas dan kewajiban masing-masing," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senin (24/2/2014).

Puan mengungkapkan, persoalan Risma dengan internal partai sebenarnya sudah diselesaikan. Dia pun membantah bahwa pihak internal partai belambang banteng itu berusaha membuat Risma tak nyaman berada di PDI-P. Anggota Komisi I DPR itu pun siap membantu Risma bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri jika Risma merasa masih ada persoalan yang mengganjal.

"Saya siap menjembatani Bu Risma. Fitnah namanya kalau Bu Mega tidak mau bertemu Bu Risma," kata Puan.

Sebelumnya, Risma mengisyaratkan bahwa dia akan mundur dari jabatan Wali Kota Surabaya karena mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengatakan, salah satu tekanan terkait dengan proyek pembangunan tol di tengah kota.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ucap Hasto, memaksa Risma untuk menyetujui proyek tersebut. Namun, isu lainnya yang berkembang adalah ketidakharmonisan hubungan antara Risma dan wakilnya, Wisnu Sakti Buana. Saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, Wisnu adalah salah satu pendukung pemakzulan Risma pada tahun 2013 lalu.

Risma juga pernah mempertanyakan keabsahan pelantikan Wisnu karena dinilai tidak sesuai prosedur. Untuk kasus ini, Risma bahkan sudah mengadukannya ke Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan langsung menelepon Risma. Risma menuturkan bahwa dia ingin bertemu dengan Megawati untuk menyampaikan persoalan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com