Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Primus Yustisio Akui Belum Laporkan Dana Kampanye ke KPU

Kompas.com - 11/02/2014, 11:46 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) Primus Yustisio mengakui bahwa ia belum melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Primus, yang maju dari daerah pemilihan Jawa Barat V, ia sengaja belum melaporkan dana kampanyenya karena belum mengetahui estimasi biaya kampanye yang akan dikeluarkan.

"Belum dilaporkan (ke KPU) memang karena saya belum bergerak, jadi belum saya laporkan. Saya belum ada persiapan untuk kampanye, belum turun ke dapil," kata Primus, saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Anggota Komisi VI DPR itu berjanji akan segera melaporkan dana kampanyenya ke KPU setelah ia mengetahui rencana pengeluarannya secara rinci. Ketika ditanya besaran dana kampanye yang disiapkan, Primus menolak menjawabnya.

"Ada deh, rahasia perusahaan. Pokoknya semua clear, saya enggak nerima dari siapa pun, bersih. Pasti nanti saya laporin," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Manajer Program Jaringan Pendidikan Pemillih untuk Rakyat (JPPR) Ahmad Sunanto mengatakan, sedikitnya ada tiga orang artis yang maju sebagai caleg DPR tidak melaporkan dana kampanye pada laporan sumbangan dana kampanye yang diserahkan ke KPU. Selain Primus, mereka adalah Anang Hermansyah dan Gusti Randa.

Anang merupakan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan Jawa Timur IV, sedangkan Gusti mencalonkan diri dari Partai Hanura untuk daerah pemilihan Kalimantan Selatan II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com