Guru Besar: Digelar Terpisah, Pemilu 2014 Tetap Konstitusional

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) digelar secara serentak. Namun, putusan tersebut baru berlaku sejak Pemilu 2019. Meski demikian, Pemilu 2014 dinilai akan tetap konstitusional meski diselenggarakan terpisah.

"Ada kekhawatiran Pemilu 2014 dianggap inkonstitusional. Menurut saya, Pemilu 2014 tetap sah karena putusan MK pemilu serentak ini bukan berlaku sekarang, tapi lima tahun yang akan datang. MK menerapkan hukum antar-waktu," ujar Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf saat dihubungi, Jumat (24/1/2014).

Ia mengatakan, hukum antar-waktu biasa diterapkan dalam pembuatan produk hukum. Menurutnya, bisa saja suatu produk hukum, misalnya undang-undang, ditetapkan hari ini, tetapi baru dinyatakan berlaku beberapa tahun yang akan datang.

Asep berpendapat MK memutuskan pemilu serentak baru berlaku sejak 2019 memang karena tidak banyak waktu untuk menyiapkan jika digelar serentak pada 2014. "Baik penyelenggara pemilu, parpol, pemerintah bisa saja belum siap," kata Asep.

Seperti diberitakan, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pileg dan pilpres tahun 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.