Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Belum Berencana Pindahkan Anas ke Guntur

Kompas.com - 11/01/2014, 17:22 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi belum berencana memindahkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ke Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan dari Rutan Gedung KPK. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, sejauh ini belum ada permintaan dari penyidik untuk memindahkan Anas.

“Setahu saya tidak ada permintaan dari penyidik untuk memindahkan dan belum ada pemberitahuan dari kepala rutan,” kata Bambang melaui pesan singkat, Sabtu (11/1/2014).

KPK menahan Anas di Rutan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta sejak Jumat (10/1/2014). Anas menyusul mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng yang lebih dulu masuk Rutan Gedung KPK.

Kendati ditempatkan dalam satu rutan, sel Anas dan Andi dibuat terpisah. Anas ditahan di basement Gedung KPK, sementara Andi dalam sel yang berada di lantai sembilan Gedung KPK.

“Tim penyidik sudah mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat.

Johan juga mengatakan bahwa pembangunan Rutan Guntur secara fisik sudah selesai. KPK hanya menunggu serah terima rutan tersebut dari Mabes TNI Angkatan Darat. Rutan Guntur tersebut, kata Johan, memuat 12 sel tahanan yang mampu menampung 30 hingga 40 penghuni baru.

Anas dan Andi sama-sama terjerat kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek Hambalang. Bedanya, Anas diduga menerima gratifikasi sementara Andi diduga melakukan penyalahgunaan wewenangnya selaku Menpora. Anas juga diduga terlibat kasus korupsi proyek lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com