Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/01/2014, 14:17 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, survei Kompas mencatat hanya tiga partai yang tetap bertengger dengan dukungan di atas 10 persen responden hingga survei ketiga. Selebihnya, hanya Partai Nasdem dan Partai Hanura yang dukungannya konsisten memperlihatkan tren naik secara signifikan, meskipun belum menembus 10 persen.

Lonjakan luar biasa terpotret dari Partai Hanura, yang pada survei pertama hanya punya dukungan 0,5 persen, tetapi pada survei ketiga terus melaju hingga meraup 6,6 persen suara responden. Dukungan suara untuk partai ini juga konsisten dengan perolehan suara bagi ketua umumnya, Wiranto, sebagai figur calon presiden pilihan publik bila pemilu digelar hari ini.

Namun, Hanura tak sendirian mencatatkan tren peningkatan dukungan dari kategori partai dengan suara di bawah 10 persen. Meski tak seluar biasa Hanura, Partai Nasdem juga mencuat. Pada survei pertama, dukungan untuk partai yang didirikan Surya Paloh ini sudah mengantongi 3,5 persen suara meskipun baru pertama kali mengikuti pemilu.

Pada survei kedua, Nasdem mencatatkan kenaikan, dengan meraup 4,1 persen suara responden. Tak berhenti di sana, Nasdem justru seolah menambah laju mesin partai, dengan melompat lebih tinggi dan mendapatkan dukungan 6,9 persen responden pada survei ketiga.

Nasdem dan Hanura juga memiliki catatan unik terkait korelasi partai dan kandidat yang berpeluang mereka usung untuk pemilu presiden. Meski hasil akhir dukungan survei Hanura lebih rendah daripada Nasdem, tren peningkatan dukungan partai ini benar-benar sejalan dengan kandidat yang diusungnya. Pada survei ketiga, Wiranto juga dipilih oleh 6,6 persen responden.

Sementara Nasdem, meski mendapatkan dukungan suara lebih tinggi daripada Hanura dalam setiap periode survei, partai ini tak mampu mendorong elektabilitas Surya Paloh yang mereka dengungkan sebagai kandidat untuk pemilu presiden. Dalam survei ini, perolehan suara Paloh tetap berada di bawah 3 persen.

Terpuruk dan berfluktuasi

Bila Partai Demokrat harus "turun kelas" dari dukungan di atas 10 persen menjadi di bawah 10 persen dalam serial survei Kompas, enam partai harus menerima kenyataan harus berkutat dalam pusaran fluktuasi suara yang "segitu-segitu" saja.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada survei pertama meraup suara yang jauh lebih tinggi dari Hanura dan bahkan melebihi Nasdem, dengan 4,2 persen suara responden. Survei kedua pun mencatatkan tambahan dukungan untuk partai ini menjadi 5,7 persen.

Peningkatan suara PKB pada survei kedua seiring dengan dengungan figur-figur yang sedang mereka dekati untuk diusung sebagai calon presiden. Figur itu antara lain Rhoma Irama, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla. Namun, dorongan itu seolah terhenti dan pada survei ketiga suara mereka justru menurun menjadi 5,1 persen.

Tren serupa terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seperti PKB, partai "senior" ini mendapatkan dukungan suara lebih tinggi dibandingkan Nasdem, apalagi Hanura pada survei pertama, yakni 3,6 persen.

Kenaikan dukungan juga didapat PPP pada survei kedua, mencapai 4,8 persen suara responden. Lagi-lagi seperti PKB, suara PPP turun pada survei ketiga, lebih drastis bahkan, menyisakan dukungan 2,4 persen responden.

Fluktuasi partai menengah yang terpotret survei Kompas terjadi pula pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada survei pertama, partai ini masih mendapatkan dukungan responden di kisaran suara Nasdem dan PPP, yakni 3,3 persen.

Namun, hajaran beruntun kasus dugaan suap terkait kuota impor sapi langsung menyebabkan dukungan untuk PKS melorot ke posisi 2,2 persen, diwarnai pergantian presiden partai. Waktu berlalu, pada survei ketiga, PKS hanya bisa menambah dukungan 0,1 persen suara.

Tren naik tipis parpol menengah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com