Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma Irama Milik Publik, Bukan Keluarga

Kompas.com - 07/01/2014, 22:43 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pedangdut yang juga bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa Rhoma Irama mengaku sudah mendapat restu keluarga untuk menjadi calon presiden. Menurutnya, hal itu disebabkan dirinya mengembang amanah yang lebih besar kepada masyarakat.

"Oleh karena itu mereka sadar betul bahwa Rhoma Irama bukan hanya milik keluarga, tapi milik publik," katanya saat berkunjung ke Kantor Redaksi Tribun Network, Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Terkait hal itu, Rhoma juga mengatakan keluarganya sudah terbiasa menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Dengan begitu, kata dia, seluruh anggota keluarga menaati perintah dirinya, termasuk keputusannya untuk menjadi capres.

"Jadi apapun keputusan imam (pemimpin), mereka sami'na wa atha'na (didengar dan ditaati)," ujar raja dangdut itu.

Rhoma menambahkan, keluarganya sudah terbiasa dengan aktivitasnya di bidang politik. Sebelum menjadi bakal calon presiden, ia menuturkan dirinya pernah aktif sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan, ia sempat menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada era Orde Baru Soeharto setelah menyeberang dari PPP.

"Jadi bagi mereka, (pencapresan) ini hal yang biasa," imbuh pria yang berusia 67 tahun itu.

Rhoma juga mengaku mendapatkan dukungan yang luas dari para ulama untuk menjadi capres pada pemilu 2014. Desakan para ulama itu, kata dia, didasarkan pada sosoknya yang tidak hanya memiliki kemampuan, tapi juga popularitasnya yang tinggi di kalangan masyarakat.

"Jadi ini bukan lagi permintaan, tapi sudah desakan (untuk menjadi presiden)," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com