Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ada Baiknya Jika Berkoalisi dengan PDI-P

Kompas.com - 29/12/2013, 19:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, setelah pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), terbuka kemungkinan partainya berkoalisi dengan PDI-Perjuangan dalam pemilihan umum 2014 nanti. Jokowi kini digadang-gadang sebagai capres dari PDI-P.

“Saya setuju dengan penilaian itu, bahwa untuk jangka ke depan, ada baiknya koalisi antara Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan,” kata Khatibul dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (29/12/2013).

Ia menyebutkan, koalisi antara Demokrat dengan PDI-P bisa membuat pemerintahan ke depan lebih baik. “Demokrat yang sudah punya presiden selama dua periode dan PDI-P popularitasnya cukup baik sesuai hasil survei sehingga koalisi dua partai ini bisa membuat pemerintahan ke depan jauh lebih baik dari sekarang,” ujar Khatibul.

Mengenai pertemuan Yudhoyono dengan Jokowi di Kantor Presiden, dua hari lalu, Khatibul mengakui ada nuansa berbeda dalam pertemuan tersebut. Hal ini, katanya, mengingat Jokowi tengah menjadi tokoh yang popular menurut sejumlah survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Oleh karena itulah, menurut Khatibul, terasa lumrah jika masyarakat menilai pertemuan keduanya spesial.

“Pertemuan itu terasa spesifik karena pada posisi spesifik juga. Yang kedua, Jokowi pada posisi sangat popular pada saat ini sebagai gubernur yang diinginkan menjadi presiden oleh banyak masyarakat yang saya lihat di daerah dan di Jakarta juga. Yang ketiga Jokowi menjadi magnitude dalam konteks seorang pemimpin kepala daerah yang dianggap sebagai pekerja serius untuk rakyatnya. Nah karena itulah ketika ketemu presiden jadi semacam spesial," tuturnya.

Meskipun demikian, Khatibul menegaskan bahwa inti pertemuan antara Yudhoyono dengan Jokowi tersebut adalah bagian dari koordinasi struktural antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, katanya, gubernur wajib berkoordinasi dengan presiden. Gubernur, lanjutnya, merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. “Jadi hal yang sudah lazim saya kira presiden memanggil bertemu dengan para gubernur,” ucap Khatibul.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden membahas sejumlah hal, di antaranya penanganan banjir, dan kemacetan Kota Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu, menurut Jokowi, juga dibahas persiapan pelaksanaan pemilu 2014. Jokowi selaku gubernur DKI Jakarta diminta Presiden untuk ikut mengamankan pelaksanaan pemilu dan memantau proses pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com