Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Tak Mau Tanggapi Somasi Pengacara SBY ke Sri Mulyono

Kompas.com - 29/12/2013, 09:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, enggan menanggapi somasi Palmer Situmorang yang mengatasnamakan sebagai pengacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarganya.

Palmer melayangkan somasi kepada Sri Mulyono, kolega Anas Urbaningrum di kepengurusan ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang didirikannya karena tulisan di Kompasiana.

"Oh ya, mengenai hal itu tanya saja langsung ke Pak Sri Mulyono saja ya," kata Anas usai menghadiri haul ke-4 Gus Dur di Ciganjur, Sabtu (28/12/2013) malam.

Anas hadir bersama sejumlah koleganya di kediaman Gus Dur sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar pukul 22.30 WIB, Anas nampak meninggalkan kediaman Gus Dur.

Sejumlah awak media yang telah menunggunya pun bergegas mengerumuninya untuk mempertanyakan perihal somasi yang dilayangkan Palmer Situmorang.

Tak puas dengan jawaban Anas yang hanya melemparkan lagi ke Sri Mulyono, wartawan pun kembali mempertanyakan sikapnya atas somasi tersebut. Namun, lagi-lagi wartawan harus dikecewakan dengan jawaban pendiri PPI tersebut.

“Enggak ada. Enggak ada tanggapan saya,” ujarnya seraya berjalan menuju mobilnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Palmer melayangkan somasi terhadap Sri Mulyono. Somasi tersebut dilayangkan terkait tulisan Sri di Kompasiana berjudul “Anas: Kejarlah Daku kau Terungkap” yang bercerita kronologi penyingkiran Anas dari Partai Demokrat menurut versinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com