Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Banyak yang Rindu Soeharto"

Kompas.com - 10/12/2013, 14:15 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketidakpuasan atas kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai menimbulkan keromantisan dengan pemerintahan era Orde Baru. Hal itu diungkapkan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego dalam diskusi "Masihkah Ada Harapan Publik terhadap Pemerintahan SBY?", Selasa (10/12/2013), di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan.

"Ada rasa rindu pada kepemimpinan Soeharto. Yang rindu kepada Soeharto itu banyak," kata Indria.

Salah satu kerinduan itu, kata dia, dengan beredarnya stiker bertuliskan "Piye kabare? Isih kepenak jamanku toh?" (Bagaimana kabarnya? Masih lebih enak zamanku, bukan?), yang dilengkapi gambar Soeharto.

Kompas/Lucky Pransiska (UKI) Diskusi Dewan Perwakilan Daerah dengan tema Posisi Wamen dan Komposisi Kabinet di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (8/6). Pembicara dalam diskusi tersebut, Peneliti Politik LIPI, Indria Samego dan, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Adi Warman dan Pengamat Birokrasi serta Administrasi Negara STIA LAN, Muhammad Nur Sadiq (tidak tampak).
Indria mengatakan, pascareformasi, demokrasi belum menjadi jawaban yang memberikan harapan. Selama sembilan tahun pemerintahan SBY, menurutnya, terjadi ketidakpastian demokrasi. Kebijakan politik SBY, kata dia, tak memberikan perubahan signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Kalaupun dalam 10 tahun ini terlihat dampak ekonomi, itu bukan karena kebijakan politik SBY, tetapi karena dampak langsung dari luar. Misalnya kenaikan harga minyak mentah," ujarnya.

Selain itu, menurut Indria, kebijakan yang dirancang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mengusulkan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota dikembalikan ke DPRD menunjukkan bahwa warga dan elite politik di daerah menginginkan stabilitas politik seperti yang terjadi pada masa Soeharto.

"Padahal, penelitian saya di daerah, orang lebih suka pemilihan langsung (oleh rakyat). Cuma memang mekanisme yang diatur dalam undang-undang harus diubah," lanjut Indria.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com