Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Penyadapan, Polri Perlu Cek Alat Sadapnya

Kompas.com - 20/11/2013, 13:12 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri perlu melakukan pengecekan ulang terhadap alat sadap yang dimilikinya. Pasalnya, tak menutup kemungkinan jika alat sadap tersebut telah dilengkapi dengan teknologi yang lebih mutakhir yang memungkinkan negara lain untuk menyadap Polri.

"Polri segera mengevaluasi berbagai peralatannya, terutama alat sadap bantuan asing yang memang banyak dimiliki kepolisian," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (20/11/2013).

Sejak peristiwa bom Bali tahun 2002, pemerintah Australia gencar memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan terorisme. Bantuan tersebut semakin ditingkatkan ketika peristiwa ledakan pada tahun 2004 di depan kantor Kedubes Australia di Jakarta.

Neta mengatakan, dari sejumlah peralatan yang dimiliki Densus 88, sebagian besar merupakan bantuan dari pemrintah Australia. Sehingga patut dicurigai jika pada alat tersebut telah ditanam alat penyadap yang lebih canggih daripada yang dimiliki Indonesia.

"Pemerintah dan jajaran intelijen negara perlu mewaspadai, kenapa intelijen Australia dan negara asing dapat dengan mudah menyadap Indonesia," katanya.

Neta menambahkan, jika dalam proses pengecekan alat memang ditemukan adanya alat sadap yang ditanam, maka Polri perlu segera menonaktifkan peralatan tersebut. Agar segala hal yang berkaitan dengan rahasia negara tak dapat dengan mudah dicolong negara lain.

Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11/2013). Informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh bekas intel Amerika Serikat, Edward Snowden.

Dokumen rahasia itu berhasil didapatkan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com