Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemulangan Dubes dari Australia Bentuk Sikap Tegas Indonesia

Kompas.com - 18/11/2013, 19:15 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia semakin memanas setelah terungkap bahwa intelijen Australia menyadap telepon seluler pribadi milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Indonesia secara tegas menuntut penjelasan Australia atas hal tersebut.

Sebagai reaksi atas hal itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa memanggil pulang Duta Besar Republik Indonesia dari Canberra, Australia. Pemanggilan Dubes RI tersebut sebagai tindakan tegas Pemerintah Indonesia untuk memperingatkan Australia.

"Indonesia akan memanggil pulang Dubes di Canberra untuk konsultasi. Ini tidak bisa dianggap ringan. Pemanggilan itu menunjukkan sikap tegas dan terukur Pemerintah Indonesia," tutur Marty, Senin (18/11/2013).

Menurut Marty, penyadapan yang dilakukan oleh Australia telah merusak dan melukai hubungan kedua negara. Pasalnya, tindakan penyadapan telepon pribadi melanggar privasi individual dan hak asasi manusia, serta merusak hubungan baik dan rasa saling percaya kedua negara bertetangga.

Pemerintah Indonesia juga akan kaji ulang pertukaran informasi Indonesia dan Australia serta kaji kembali pejabat Australia yang akan ditugaskan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan bahwa penyadapan yang dilakukan pihak Australia berpotensi merusak hubungan baik kedua negara. Karena itu, ia mendesak agar Pemerintah Australia segera memberikan klarifikasi dan pernyataan seputar pemberitaan terkait penyadapan tersebut.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, SBY telah menginstruksikan Menlu dan Kepala Badan Intelijen Negara untuk menelusuri kebenaran informasi penyadapan tersebut dengan menggunakan jaringan masing-masing. Pasalnya, penyadapan oleh Australia terhadap Pemerintah Indonesia ini bukan hanya kali ini terkuak ke publik.

Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11/2013). Informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh intel Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia itu berhasil didapatkan oleh media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia.(Noverius Laoli)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com