Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akil Mochtar: Kok Saya Dihujat?

Kompas.com - 02/11/2013, 15:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Tamsil Sjoekoer, kuasa hukum mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, menyesalkan dan mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan kepada publik sejumlah dugaan pidana korupsi yang menjerat kliennya tanpa ada pemeriksaan. Hal itu dinilai mengakibatkan terbentuknya opini negatif dari publik hingga hujatan kepada Akil.

Tamsil mengatakan, sejak ditahan pada 3 Oktober 2013, Akil baru dua kali diperiksa penyidik KPK. Materi pemeriksaan pun sekadar latar belakang Akil dan belum memasuki materi tindak pidana suap yang dituduhkan kepadanya.

Namun, hingga saat ini Akil sudah dituduhkan melakukan tiga tindak pidana, yakni suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Selain itu, Akil juga tidak bisa menjelaskan ke publik tentang sejumlah tuduhan pelanggaran etik dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan MK dalam pemeriksaan terbuka.

"Yang kami herankan, KPK sudah mengumumkan ke media massa bahwa Akil diduga melanggar ini dan itu. Seharusnya hal itu tidak perlu diumumkan. Sampai saat ini Pak Akil belum diperiksa materi pokoknya. Itu menurut kami pelanggaran," kata Tamsil seperti dikutip Tribunnews.com, Sabtu (2/11/2013).

"Apa karena sekarang Pak Akil di tahanan tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka bisa umumkan itu dan seolah benar-benar sama dilakukan Akil?" tambah Tamsil.

Hujatan tidak hanya datang dari masyarakat awam ataupun pengamat, tetapi juga dari rekannya, seperti para mantan ketua MK, Mahfud MD dan Jimly Assidiqie.

"Pak Akil bilang, kok saya dihujat sedemikian rupa, tapi saya tidak diberi kesempatan membela diri. Ada apa ini? Saya sudah sebulan di sini (Rutan KPK), tapi tidak diperiksa. Tahu-tahu di luar sudah ada tuduhan ini dan itu, ada juga penyitaan yang seolah-olah harta saya dari hasil yang tidak benar," ujar Tamsil saat mengulangi ungkapan Akil. (Abdul Qodir)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com