1 November, KPU Daerah Diminta Tetapkan DPT Bersih

"Kami berharap KPU kabupaten/kota sudah mendapatkan informasi dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di kabupaten/kota. 1 November lah paling tidak. Setidaknya soal data ganda, kami ingin membereskan kalau ditengarai masih ada data ganda," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di kantornya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2013).

Dia mengatakan, pasca pengunduran penetapan DPT tingkat nasional yang seharusnya dilakukan Rabu (23/10/2013) lalu, pihaknya akan menyisir ulang dan membersihkan data atas 186,8 juta data pemilih yang sudah sempat masuk ke KPU. Pembersihan, katanya, termasuk dengan mengecek jika ada pemilih yang pindah lintas provinsi.

"Kalau ada (pemilih yang pindah) lintas provinsi kita akan cek lagi," kata Ferry.

Selain masukan dari Bawaslu, lanjutnya, KPU masyarakat dan partai politik ikut berpartisipasi dalam membersihkan data pemilih. Masukan, menurutnya, dapat diberikan dengan menyampaikan data nyata yang ada di lapangan berdasarkan nama dan alamat pemilih. Ia berharap, masukan dapat disampaikan kepada LPU sebelum 1 November.

"Kami mengharapkan partisipasi publik sebelum tgl 1 November. Kalau ada masukan data by name, by address akan sangat membantu. Kami berharap semua data sudah masuk dan bisa ditetapkan pada 4 November," kata dia.

Ferry juga menambahkan, KPU akan memproses data pemilih yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK), namun memiliki variabel kependudukan yang lengkap. Menurutnya, pihkanya akan meminta NIK pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau tidak punya NIK kami akan (minta) ke Kemendagri," kata mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

KPU memutuskan menunda penetapan DPT secara nasional menjadi pada Minggu (4/11/2013). Pendundaan tersebut dilakukan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan desakan partai politik peserta Pemilu. 2014 dan Komisi II DPR.

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, posisi DPT pada Jumat (25/11/2013) ada pada sekitar 186 juta pemilih. Husni mengatakan, data tersebut akan kembali disandingkan dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) versi Kemendagri sebelum ditetapkan.