Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putusan PUU Pemilu Serentak Mandek di MK, Ada Apa?

Kompas.com - 21/10/2013, 17:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin (21/10/2013). Mereka menanyakan nasib Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 14/PUU-XI/2013 yang telah selesai disidangkan pada 14 Maret 2013 lalu. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan putusannya.

PUU itu berupa pengajuan agar Pemilu 2014 nanti, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden, dapat dilaksanakan secara serentak. Apakah ada main-main lagi di MK?

Salah satu anggota Aliansi yang datang, Ray Rangkuti, mengaku merasa heran dengan lamanya putusan tersebut. Oleh karena itu, kedatangan mereka kesini juga bertujuan untuk mengoreksi kinerja MK.

Menurutnya, ada dua kemungkinan yang membuat putusan PUU menjadi lama. Pertama, beban kerja di MK tinggi sehingga PUU tersebut diabaikan. Kedua, ada partai yang tidak suka dengan adanya pemilu serentak.

"Kalau ada (partai) yang tidak suka (pemilu serentak) lalu mengintervensi MK kan bisa saja," kata Ray.

Ucapan Ray tersebut diamini oleh anggota aliansi lainnya, Effendi Gazali. Menurut Effendi, jika berhasil diselenggarakan, pemilu serentak akan membuat pemilu legislatif dan presiden dilakukan secara bersamaan. Dengan begitu, tidak ada lagi batas presidential threshold sehingga baik partai besar maupun partai kecil dapat mencalonkan presidennya masing-masing.

Hal tersebut, tentunya merugikan partai-partai besar. "Jadi hal ini yang harus kita klarifikasi ke MK sehingga tidak timbul salah paham," kata Effendi.

Setelah diklarifikasi, panitera MK Kasianur Sidauruk mengaku PUU tersebut memang belum diputus karena beban kerja MK yang tinggi, terutama dalam menangani sengketa pilkada. Menurut Sidauruk, sebanyak kurang lebih 5 PUU yang diajukan pada 2012 lalu belum diputus hingga sekarang. Sidauruk pun berjanji akan mengeluarkan putusan secepat mungkin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com