Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Bantah Berambisi "Nyalon" di Pilpres

Kompas.com - 19/10/2013, 04:47 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung membantah punya ambisi menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Dia pun menegaskan keputusan Partai Golkar mengusung Aburizal Bakrie alias Ical dalam Pemilu Presiden 2014 sudah sah.

"Tidak ada (ambisi mencalonkan diri). Tidak ada," tekan Akbar di Jakarta, Jumat (18/10/2013) malam. Dia pun mengatakan menghormati sistem perekrutan calon presiden yang diputuskan Partai Golkar, baik melalui konvensi maupun forum rapat pimpinan nasional.

Kendati enggan menyebut keputusan pencalonan Ical sudah final, Akbar mengatakan tetap mendukung Ical sebagai calon presiden sembari mencermati angka keterpilihan Ical. "Tidak ada rencana, tidak ada niat mengganti calon presiden kami," ucapnya.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Zainal Bintang mengatakan ada tiga tokoh yang kini sedang "bertarung". Mereka, sebut dia, adalah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Akbar Tandjung.

Ketiganya, kata Zainal, sedang berebut menjadikan Partai Golkar sebagai kendaraan politik untuk Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, mereka bertiga juga menyadari bakal kesulitan mencalonkan diri menjadi presiden karena berasal dari luar Jawa.

Karenanya, menurut Zainal, mereka bertiga mengincar kursi calon wakil presiden. Perebutan "dukungan partai" tersebut, ujar dia, diperkirakan dapat meledak di Rapat Pimpinan Nasional IV yang dijadwalkan berlangsung pada November 2013.

Menurut Zainal, Akbar juga ingin menjadi cawapres karena sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar, dia belum pernah mendapat jabatan tersebut. Padahal, Akbar telah berjuang memimpin partai tersebut melewati era reformasi, fase berat untuk Partai Golkar yang berstigma sebagai "Partai Orde Baru".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com