Advokat Gugat Perppu MK

Salah satu advokat, Habiburokhman, saat dihubungi, Minggu (20/2013), mengatakan bakal mendaftarkan uji materi pada Senin (21/10/2013) pukul 11.00 WIB. "Perppu itu bermasalah secara formal ataupun materialnya. Syarat penerbitan perppu tak terpenuhi, tidak ada kegentingan memaksa terkait UU MK. Presiden seharusnya mengeluarkan perppu tentang pemberantasan korupsi, misalnya, agar pelaku korupsi dihukum lebih berat. Korupsi kan tidak hanya ada di MK," katanya.

Parameter pelibatan Komisi Yudisial (KY) di dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) juga dinilai tidak jelas. Pengawasan KY terhadap hakim agung, menurut dia, tidak membuat Mahkamah Agung menjadi lebih bersih atau lebih baik daripada MK. Habiburokhman mencurigai ada agenda tertentu yang dimiliki pemerintah untuk membuat MK lebih tidak independen.

Sebelumnya, komisioner KY, Taufiqurahman Syahuri, berpandangan, perppu tersebut justru merupakan jalan tengah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Alasannya, perppu tersebut memuat pembentukan MKHK yang bersifat permanen, yang bertugas mengawasi hakim konstitusi.

Secara terpisah, Forum Pengacara Konstitusi, wadah bagi para advokat yang sering beracara di MK, juga akan mengajukan pengujian atas Perppu No 1/2013. Koordinator Forum Andi M Asrun mengungkapkan, pendaftaran uji materi akan dilakukan pada Rabu (23/10/2013). Mereka juga akan mempersoalkan perppu yang mengatur tentang tugas dan wewenang baru KY tanpa mengikutsertakan revisi UU Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan batasan atau masa jeda selama tujuh tahun apabila politikus ingin menjadi hakim konstitusi, hal itu juga dipersoalkan. Angka tujuh tersebut dinilai tidak masuk akal karena semua jabatan politik mensyaratkan masa jeda selama lima tahun.