Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN-RB: Banyak Orang yang Tak Percaya Kami Bisa Berubah

Kompas.com - 01/10/2013, 11:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar mengatakan, pemerintah kesulitan untuk mengubah presepsi masyarakat soal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menilai bahwa rekrutmen CPNS tahun 2013 ini tetap akan diwarnai kecurangan.

"Banyak masyarakat itu hampir tidak percaya kalau kami bisa berubah," kata Azwar dalam penandatanganan pakta integritas dan penyerahan master soal CPNS 2013 di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Selasa (1/10/2013).

KOMPAS IMAGES / VITALIS YOGI TRISNA Pedagang menawarkan buku panduan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di depan Gedung Cakara Loka Departemen Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2012). Seleksi CPNS Deplu dimanfaatkan para pedagang dadakan untuk menjual buku panduan seharga Rp 20.000 per buku.

Hal tersebut, menurutnya terjadi karena citra buruk yang sudah melekat terhadap rekrutmen CPNS selama beberapa tahun belakangan ini. Banyaknya masyarakat yang tidak percaya dengan rekrutmen CPNS ini, menurutnya, dapat berakibat buruk terhadap pelaksanaan rekrutmen CPNS. Ketidakpercayaan ini, lanjut Azwar, justru akan memancing calo-calo CPNS untuk terus bermunculan.

"Calo-calo (CPNS) ini memang perlu waktu untuk dia hilang," lanjut Azwar.

Oleh karenanya, dalam acara yang dihadiri oleh pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga itu, Azwar mengajak untuk melakukan perubahan. Dia ingin setiap pejabat di kementerian dan lembaga serius dalam melaksanakan rekrutmen CPNS di tahun 2013 ini.

"Oleh karena itu, kita harus ubah supaya masyarakay percaya lagi sama kita," jelasnya.

Menurutnya, rekrutmen CPNS juga bukan hanya tanggung jawab dan proyek Kementerian-RB. Hal tersebut menurutnya merupakan wewenang dan tanggung jawab negara. Karena itu, setiap Kementerian dan Lembaga pemerintahan mempunyai wewenang dalam rekrutmen CPNS.

"Gubernur, Bupati dan Walikota di tiap daerah juga harus berkoordinasi dengan baik," lanjut Azwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com