Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Disindir Basuki, Staf Khusus "Berkicau" di Twitter

Kompas.com - 29/09/2013, 09:18 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Umar Syadat Hasibuan pasang badan membela atasannya, Gamawan Fauzi, terkait sindiran Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan Gamawan harus belajar lagi konstitusi.

Dalam kicauan di akun Twitternya @Umar_Hasibuan, Umar menegaskan bahwa Gamawan tidak pernah menyalahkan penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli.

"Saya bela mendagri krn statement mendagri di plintir.Terus lu pd marah? Dan bela Ahok tanpa lht subtansi mslh," ujarnya dalam kicauan yang ditulis, Sabtu (28/9/2013).

Menurut Umar, Gamawan menyatakan tidak ada yang salah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tidak ada aturan yang dilanggar terkait penempatan Lurah yang merupakan jabatan karier, diseleksi dan bukan dipilih. Sama sekali Gamawan tidak menyerang Jokowi ataupun Basuki.

DEYTRI ROBEKKA ARITONANG Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi


Namun, menurut Umar, Gamawan menyarankan agar penempatan pejabat karier harus kepada orang dan jabatan yang tepat, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Selain itu, dia menyayangkan pihak-pihak yang menyudutkan Gamawan. Menurutnya, walaupun Gamawan benar, tetap saja Gamawan menjadi salah karena berhadapan dengan Jokowi-Basuki.

"Apapun yg keluar dr mulut Ahok dan Jokowi sdh pasti benar semua menurut kalian.Jadi tak ada guna lagi berdebat dan diskusi," jelasnya.

"Pdhl yg dismpikan Mendagri tak ada yg salahkan Jokohok.Tp krn kalian sdh anggap mendagri salah, Apapun yg benar di spikan mendagri ttp salah,"

"Saya bela mendagri krn statemen mendagri benar krn sesuai dgn UU Otda.Lbh baik,baca dulu UU Otda baru bicara," tambahnya kemudian.

Nama Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli mencuat ke publik karena polemik terkait dirinya. Hal itu karena dia sering didemo oleh sebagian warga, yang mengklaim sebagai warga Lenteng Agung,  yang menolak dipimpin oleh Susan.

Warga Lenteng Agung yang mayoritas Muslim tidak rela dipimpin Susan yang beragama Kristen.

Gamawan pun akhirnya menyarankan agar jabatan Susan dievaluasi karena demonstrasi yang sering diterimanya dapat mengganggu kinerjanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com