Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satpam Marten Kerap Menang Lomba Debat

Kompas.com - 22/09/2013, 20:28 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com - Marten Boiliu, seorang petugas satuan pengamanan (satpam) dan  mahasiswa fakultas hukum, yang menang melawan pemerintah dan DPR sudah sering menunjukkan prestasinya dengan memenangkan lomba debat hukum antar-mahasiswa fakultas hukum. Rekan-rekannya sesama mahasiswa di fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) percaya, kemenangan Marten melawan pemerintah dan DPR di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kemenangan susulan yang masih diikuti kemenangan lain.

“Bung Marten, seorang diri saja bisa menang melawan pemerintah dan DPR. Mungkin kalau Bung Marten sendiri yang bertanding pada lomba debat hukum, pasti FDIM (Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia) selalu menang. Apa daya peraturannya (satu tim) harus tiga (orang),” begitu gurauan Eva Lusyana pada forum diskusi di FH UKI, Minggu (22/9/2013).

Marten, yang menurut teman-temannya memang memiliki sifat rendah hati, menolak pujian itu. “Ah, tidak begitu,” katanya.

Di rumah kontrakan Marten di Jalan Selatan 8, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, beberapa piagam dan medali juara debat hukum mahasiswa FH terpajang di meja belajar Marten. Di meja itu pula tersusun buku-buku hukum koleksinya. Buku-buku itulah yang “membimbing” ia dalam mengajukan permohonan judicial review (JR) atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain berprestasi dalam beberapa perlombaan, kemampuan Marten yang di atas rata-rata teman-temannya membuat dia diaulat menjadi Koordinator Divisi Perdata FDIM, organisasi yang lama digeluti Marten. Dia bahkan diminta menjadi penasehat unit kegiatan mahasiswa yang berdiri sejak 2006.

“Karena dia (Marten) yang kami anggap paling mampu. Dia yang kami tuakan di sini,” ujar Eva yang menjabat Sekretaris FDIM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com