Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemindahan Ibu Kota Jangan Sekadar Wacana

Kompas.com - 09/09/2013, 10:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemindahan Ibu Kota dinilai selalu timbul tenggelam. Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke kota lain pun diminta untuk diseriusi agar tidak buang-buang energi.

"Hal ini pernah disampaikan namun hilang bak ditelan bumi dan sekarang muncul lagi, harusnya kalau mau memindahkan ya harus tegas jangan berwacana terus yang ahirnya terkuras energi percuma," ujar Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin di Kompleks Parlemen, Senin (9/9/2013).

Saleh sepakat salah satu cara untuk mengatasi persoalan di Jakarta adalah menata ulang tata kota dan juga memundahkan Ibu Kota keluar dari Jakarta. Saleh melihat hal ini bisa saja dilakukan berkaca negara-negara lain yang telah lebih dulu melakukannya seperti Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia.

"Dengan demikian maka Jakarta cukup menjadi pusat perdagangan saja sehingga kemacetan, tata ruang pemukiman dan lain-lain dapat ditata ulang sehingga menjadi lebih baik ke depan," imbuh Sekretaris Fraksi Partai Hanura ini.

SBY kembali ungkit

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat melawat ke Kazakhstan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencuatkan kembali wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta. SBY merujuk beberapa negara yang telah lebih dulu sukses memindahkan Ibu Kota, termasuk Kazakhstan.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan, kata SBY, sudah dia pikirkan sejak empat-lima tahun lalu. Waktu itu muncul berbagai pemikiran dan debat wacana, tetapi SBY mengaku memilih diam.

"Mengapa saya lebih memilih diam, karena kebiasaan di negeri kita ini apa pun kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Sebaliknya, kalau saya mengatakan tidak perlu kita memikirkan pusat pemerinyahan yang baru, tetap disalahkan juga," kata SBY dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9/2013) seperti dikutip dari situs www.presidenri.go.id.

SBY menilai, pemindahan Ibu Kota akan menimbulkan dampak positif mau pun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pemerintahan yang baru, SBY pun yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik. Meski Ibu Kota pindah, kata dia, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.

"Kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com