Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Lagi Jadi Oposisi, PDI-P Siapkan Rencana Pembangunan

Kompas.com - 05/09/2013, 06:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad tidak akan lagi menjadi oposisi setelah Pemilu 2014. Sebagai bentuk kesungguhan tekad, partai ini pun telah menyusun program-program pembangunan yang akan mereka jalankan bila memenangi pemilu.

“Kalau nanti PDI Perjuangan dipercaya memimpin pemerintahan, maka program yang disusun ini yang akan dijalankan. Maka pada rakernas besok (kami) akan memutuskan program pemerintahan berencana semesta Indonesia,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (4/9/2013).

Tjahjo mengatakan, program-program tersebut akan disusun dalam sebuah buku yang dinamakan “Garis-garis Besar Haluan Partai”. Di dalamnya, sebut dia, terdapat program pemerintahan jangka pendek untuk 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun.

Reorientasi dan paradigma pembangunan

Ketua DPP PDI Perjuangan M Prakosa yang membidangi materi program pemerintah ini mengatakan, konsep baru yang ditawarkan partainya dalam program tersebut adalah reorientasi pengelolaan pembangunan nasional sekaligus membuat paradigma baru pembangunan nasional.

Arif Budimanta, juga Ketua DPP PDI Perjuangan, mengatakan, program pemerintahan PDI Perjuangan ini disusun berdasarkan analisis atas krisis multidimensi yang terjadi sekarang. Menurut dia, saat ini tak hanya ekonomi yang terancam krisis tetapi juga politik.

"Atas dasar itu, kami melakukan penyusunan program supaya Indonesia tidak seperti Amerika Latin pada 1980-an, di mana ada fenomena middle income trap. Negara berkembang yang akhirnya tak bisa memajukan dirinya,” kata Arif.

Draf program pembangunan itu, papar Arif, akan membuat Indonesia menjadi sebuah negara ekonomi berbasis pengetahuan. "Kami tak ingin setiap pergantian pemerintahan menghadapi masalah yang tetap sama, sama seperti saat Pak Harto (Presiden Soeharto) turun (dari jabatannya)," tegas dia.

PDI Perjuangan dijadwalkan menggelar rapat kerja nasional pada 6-8 September 2013 di Ecopark, Ancol, Jakarta. Tema rakernas ketiga partai ini adalah "Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat" dengan sub-tema "Menuju Tahun Penentuan".

Sebanyak 1.500 pengurus PDI Perjuangan dari tingkat pusat hingga daerah menghadiri acara ini. Seluruh pengurus pusat partai dijadwalkan hadir, sementara dari pengurus daerah di tingkat provinsi akan hadir ketua, sekretaris, dan bendahara. Adapun dari pengurus cabang di tingkat kabupaten kota akan hadir ketua dan sekretaris.

Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, kepala daerah yang diusung partai ini, berikut seluruh pengurus badan partai dan sayap partai di tingkat pusat, serta perwakilan partai di luar negeri, akan turut hadir dalam rakernas sebagai pengawas rapat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com