Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Demokrat Akan Buka-bukaan soal Dana

Kompas.com - 19/08/2013, 23:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara komite konvensi calon presiden Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan, komite akan membuka dana konvensi kepada publik. Hal ini untuk menghilangkan kecurigaan publik atas sumber pendanaan konvensi yang kini dikaitkan dengan kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

“Soal pendanaan dalam satu minggu ini selesai penyusunannya, dan akan kami sampaikan ke publik. Komite punya punya komitmen kuat untuk konvensi ini agar bersumber dari dana yang sah, halal, bisa dipertanggungjawabkan, terbuka, dan bisa diakses,” ujar Hinca dalam jumpa pers seusai rapat pleno komite konvensi Partai Demokrat di Wisma Kodel, Senin (19/8/2013).

Hinca mengatakan, komite konvensi pada Senin ini baru menerima seluruh rumusan rancangan anggaran dari masing-masing bidang, seperti bidang program dan acara, bidang program sarana dan prasarana, bidang program media dan sosialisasi, bidang program penjaringan dan survei, serta bidang penegakan kode etik.

“Masing-masing sudah dimasukkan, tapi belum final. Sehingga belum bisa kami sampaikan. Oleh Ibu Andi (bendahara komite) nanti disusun, dan akan diumumkan,” ungkap Hinca.

Lebih lanjut, pria yang berprofesi sebagai advokat ini mengatakan, siapa pun bisa memberikan dana untuk komite konvensi, baik pihak internal Partai Demokrat maupun eksternal. Khusus untuk internal Demokrat, kata Hinca, tidak ada kewajiban partai untuk menyumbang khusus untuk konvensi.

“Semuanya sukarela kalau mau ada yang sumbang silakan. Tapi harus pasti bahwa itu dana halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kami akan buat surat pernyataan agar bisa memastikan dana itu halal,” imbuhnya.

Hinca juga kembali menyatakan, kasus Rudi tak ada kaitannya dengan dana konvensi Partai Demokrat. Ia menilai komite konvensi diperkuat oleh orang-orang yang berkomitmen bersih. Dengan demikian, pada saat komite dibentuk, salah satu prinsip yang dipegang komite konvensi adalah keterbukaan, termasuk soal dana.

“Jadi enggak usah berpikir macam-macam, kami punya komitmen itu,” tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com