Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pergantian Kapolri, Pertarungan Empat Komisaris Jenderal

Kompas.com - 18/08/2013, 07:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kursi Trunojoyo I sebentar lagi akan berotasi. Posisi Kepala Kepolisian RI yang saat ini dijabat oleh Jenderal Pol Timur Pradopo, akan segera diisi oleh calon baru karena Timur akan memasuki masa pensiun.

Seharusnya, Timur pensiun pada Januari 2014 mendatang. Namun, pergantiannya dipercepat karena tahun depan sudah memasuki Pemilu 2014. Menindaklanjuti pergantian Kapolri, Komisi Kepolisian Nasional sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan nama-nama pengganti Kapolri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setidaknya, ada sebelas nama calon pengganti Kapolri yang telah diajukan Kompolnas kepada SBY. Sebelas nama itu adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Irjen Badrodin Haiti. 

Sementara, di jajaran jenderal bintang dua, ada Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Putut Eko Bayu Seno, Kadiv TI Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kakorlantas Polri Irjen Pudji Hartanto, dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi.

Jabatan Komjen terakhir

Sejak Komisaris Jenderal (Purn) Nanan Sukarna pensiun dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Polri akhir Juli 2013 lalu, jabatan tersebut telah digantikan oleh Komisaris Jenderal Oegroseno. Adapun, jabatan Oegroseno sebelumnya sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) telah digantikan oleh Irjen Pol Badrodin Haiti.

"Dengan naiknya Haiti sebagai Kabaharkam menggantikan Oegroseno, maka pertarungan untuk memperebutkan jabatan Kapolri tinggal diperebutkan oleh empat orang saja," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (16/8/2013).

Bambang mengatakan, naiknya Badrodin menyebabkan jabatan tersebut memerlukan pangkat komisaris jenderal penuh. Jabatan yang memerlukan pangkat komisaris jenderal baru akan kembali kosong pada akhir 2013 ketika Irwasum Polri Komisaris Jenderal Imam Soedjarwo memasuki masa pensiun.

"Masalahnya, menjadi hak presiden untuk mengganti Kapolrinya. Kalau Kapolri dianggap tak cakap, maka bisa saja diganti," katanya.

Beberapa waktu lalu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden berencana mengganti Timur sekitar bulan Agustus atau September 2013. Pernyataan tersebut tentu saja dapat menjadi sinyalemen tersendiri jika Timur akan dipensiunkan dini. Artinya, jika benar maka pergantian kapolri akan lebih cepat dari jadwal pensiun awal.

Bagaimana nasib jenderal bintang dua?

Bambang mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap kandidat yang akan maju sebagai calon Kapolri yaitu telah berpangkat komisaris jenderal. Artinya, para jenderal dua itu sudah tidak memiliki harapan. Pasalnya, Badrodin yang saat ini telah menjabat sebagai Kabaharkam yang baru akan segera naik pangkat menjadi komisaris jenderal.

"Naiknya Badrodin maka posisi Komjen sudah tidak ada lagi yang kosong. Badrodin yang sekarang masih berpangkat Irjen dalam waktu dekat pasti akan naik menjadi Komjen," katanya.

Selain berpangkat Komjen, Bambang mengatakan, syarat lain yang harus dipenuhi setiap calon Kapolri yaitu pernah menjabat sebagai kepala kepolisian daerah dan masih memiliki masa tugas dua tahun. Dengan adanya syarat tersebut, maka pertarungan Tri Brata I hanya akan diikuti oleh empat orang saja.

Selain Badrodin, tiga orang lain yang akan merebutkan jabatan Tri Brata I adalah Komjen Sutarman, Komjen Anang Iskandar, dan Komjen Budi Gunawan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com