Sabtu, 19 April 2014

News / Nasional

Abraham: Penyelidikan KPK Tak Berhenti di SKK Migas

Rabu, 14 Agustus 2013 | 23:34 WIB
KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan, untuk menyelamatkan pendapatan negara dari sektor energi dan mineral, penyelidikan dan penyidikan KPK tidak akan berhenti pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), tetapi juga pada sektor dan lembaga lain di bidang mineral. Alasannya, pendapatan negara dari sektor energi dan mineral nilainya besar sekali.

"Oleh sebab itu, selain migas, KPK juga akan memfokuskan pada sektor tambang seperti batu bara, emas, atau timah dan lainnya. Jika tanpa pengelolaan yang baik dan diikuti pengawasan yang efektif, potensi besar itu menguap semuanya. Hanya segelintir orang yang menikmati manfaatnya, tetapi rakyat tetap miskin," tegas Abraham saat dihubungi Kompas, Rabu (14/8/2013).

Sebut saja besarnya potensi pendapatan dari Blok Migas Cepu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Blok Migas Natuna di Lautan Natuna, tambang batu bara di Kalimantan, nikel di Sumatera dan Sulawesi, hingga migas dan mineral lainnya di Papua. Menurut dia, penangkapan terhadap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan sejumlah pihak lainnya saat penyergapan KPK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2013) malam, merupakan langkah awal KPK mencegah dan memberantas korupsi di sektor energi dan mineral.

"Setelah memfokuskan pemeriksaan terhadap Kepala SKK Migas, KPK juga akan melihat kemungkinan keterkaitan pihak-pihak lainnya. Sebab, kejahatan itu, tak selalu berdiri sendiri," tambah Abraham.

Dalam Peta Jalan Tahun 2012 KPK, kata Abraham, ada tiga sektor di APBN yang bakal disoroti lembaganya. Selain energi, dua sektor lain adalah ketahanan pangan dan penerimaan pajak.

"Sektor-sektor ini, jika tanpa pengelolaan yang penuh tanggung jawab dan pengawasan, sia-sia saja menjadi milik Indonesia. Selain tak membayar royalti, nilai royaltinya juga tak sebanding dengan produksinya. Belum lagi jika penerimaannya bocor di APBN," papar Abraham saat berkunjung ke redaksi Kompas sebelum Lebaran lalu.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Suhartono
Editor : Palupi Annisa Auliani