Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Jika Nazaruddin Punya Data, Silakan Laporkan

Kompas.com - 01/08/2013, 15:14 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, untuk melaporkan proyek yang diindikasi ada tindak pidana korupsi. Hal ini terkait pernyataan Nazaruddin, Rabu (31/7/2013) malam, setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang saham Garuda.

"Nazaruddin kan kemarin diperiksa KPK sebagai tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) saham Garuda. Bukan pemeriksaan terkait kasus yang dia beberkan saat keluar (Gedung KPK)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Johan mengatakan, saat didatangkan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, tidak membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dia beberkan tersebut.

"Jika memang dia benar mengungkapkan pada penyidik (KPK), itu sebagai informasi awal saja," kata Johan.  

Sebelumnya, Nazaruddin memaparkan sejumlah kasus dugaan korupsi di berbagai proyek. Ia juga menuding Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, dan Ketua Fraksi Golkar DPR-RI, Setya Novanto, terlibat dalam beberapa proyek tersebut. Nazaruddin mengklaim bahwa dugaan korupsi tersebut merugikan negara triliunan rupiah. Nazaruddin menyatakan ada bagi-bagi uang dalam proyek e-KTP, proyek pembelian pesawat Merpati, dan 60 proyek fiktif lain yang nilainya hampir mencapai Rp 2 triliun.  

Selain itu, Nazaruddin juga mengungkapkan dugaan korupsi dalam pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi sekitar Rp 300 miliar, diklat MK Rp 200 miliar, dan dugaan korupsi dalam pembangunan gedung pajak. Nazaruddin mengaku telah menuangkan pengakuannya tersebut dalam BAP saat diperiksa oleh KPK. (Baca: Ini 12 Proyek Terindikasi Korupsi yang Dilaporkan Nazaruddin ke KPK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com