Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disukai Kaum Perempuan, PDI-P: Wajar, Dia Kan "Media Darling"

Kompas.com - 18/07/2013, 12:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata "digandrungi" kaum hawa. Dalam survei PDB, sebesar 16,1 persen kaum perempuan menyukai Jokowi. Angka ini melampaui kandidat capres lainnya yang disurvei.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menilai, wajar jika Jokowi disukai kaum perempuan. 

"Jokowi kan media darling, wajar saja," ujar Bambang, Kamis (18/7/2013).

Menurut Bambang, survei merupakan sebuah potret realitas. Potret realitas ini, menurutnya, belum tentu menunjukkan hasil Pemilu 2014 mendatang. Terlebih lagi, kata Bambang, suara yang terjaring dalam survei juga dipengaruhi media massa.

"Media itu membentuk persepsi publik. Ini jadi poros kekuatan keempat sehingga bisa jadi media memengaruhi survei itu sendiri," kata Bambang.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menilai, survei juga harus dilihat dari berbagai faktor. Misalnya, siapa yang melakukan survei, waktu pelaksanaan survei, lokasi pelaksanaan survei, hingga kepentingan di balik survei tersebut.

"Lalu, juga ditelusuri hasilnya, benar atau tidak. Juga dilihat apakah pemotret ini punya kepentingan? Jangan-jangan, survei-survei itu tidak jelas," ujarnya.

Menurut Bambang, PDI Perjuangan memiliki tim survei sendiri yang dianggapnya lebih kredibel. Survei itu tidak disiarkan ke publik dan hanya digunakan untuk kepentingan strategi partai. Saat ditanya soal posisi Jokowi dalam survei internal itu, Bambang tak mau membukanya.

"Soal capres itu semua porsinya Ketua Umum, tidak ada yang bisa kami ini bicara soal itu," kata Bambang.

Berdasarkan hasil survei PDB yang dilakukan pada 11-18 Juni 2013, Jokowi lagi-lagi ada di posisi teratas sebagai kandidat capres. Survei yang khusus dilakukan pada kaum hawa menyebutkan tingkat dukungan Jokowi mencapai 16,1 persen. Sementara itu, posisi selanjutnya ditempati oleh Prabowo Subianto (7,8 persen), Megawati Soekarnoputri (7,3 persen), Aburizal Bakrie (4,8 persen), Jusuf Kalla (2,9 persen), dan Wiranto (1,3 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com