Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejelasan Konvensi Demokrat Masih Ditunggu

Kompas.com - 13/07/2013, 06:33 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —Kejelasan detail konvensi Partai Demokrat masih ditunggu publik. Disangsikan, keputusan pemenang konvensi sepenuhnya ditentukan oleh survei.

"Tujuh pokok pelaksanaan konvensi yang disampaikan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono harus dijabarkan lebih lanjut," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, di Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Menurut Hanta, ada kabar bahwa penentuan pemenang konvensi nantinya tidak hanya didasarkan pada hasil survei, tetapi juga oleh internal partai. "Jadi, ada semacam pembobotan. Sekian persen dari survei dan sekian persen lagi oleh internal partai. Hal ini yang harus diperjelas," tutur Hanta.

Kejelasan tentang detail pelaksanaan konvensi ditunggu oleh berbagai kalangan. Jika sudah ada kejelasan, menurut Hanta, baru dapat dinilai apakah konvensi Partai Demokrat hanya akal-akalan untuk memperbaiki citra partai ini atau benar-benar bertujuan mencari capres yang baik.

Sekretaris Dewan Kehormatan Demokrat Denny Kailimang menyatakan, kejelasan mengenai konvensi akan diberikan saat pengumuman komite konvensi. Ia memperkirakan, komite yang terdiri dari empat orang independen dan tiga orang internal Partai Demokrat itu mulai bekerja pada pekan depan. Karena itu, pengumuman mengenai pembentukan komite kemungkinan dilakukan pada pekan ini.  

Partai lain

Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menjelaskan bahwa peserta konvensi nantinya harus ikut menjelaskan visi dan misi Partai Demokrat ketika peserta itu melakukan sosialisasi. Keharusan ini juga berlaku bagi peserta konvensi dari partai lain. "Peserta non-kader Partai Demokrat itu pun harus non-aktif dari partainya," paparnya.

Hanta menilai, pada fase awal, Partai Demokrat sebaiknya tidak mengutamakan keharusan peserta konvensi untuk menjelaskan platform Partai Demokrat. Alasannya, tujuan konvensi bukan untuk mencari juru kampanye, melainkan untuk mencari pemimpin bangsa.

Kalau pada fase akhir, misalnya saat tersisa dua peserta, mereka diwajibkan menjadi kader Partai Demokrat, baru hal itu bisa diterima. "Karena sebagai capres Demokrat, mereka tentu harus memiliki platform yang sama dengan Demokrat," tutur Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com