Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad: Fitnah, Ada Anggaran KPK untuk ICW!

Kompas.com - 08/07/2013, 13:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membantah adanya anggaran yang diberikan KPK ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW). Hal ini menanggapi tudingan anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir. Nudirman mengungkapkan bahwa KPK memberikan anggaran kepada ICW Rp 400 juta.

"Tidak pernah ada, fitnah saja itu kalau ada yang mengatakan kami memberikan finansial atau materi kepada organisasi," ujar Abraham di Kompleks Parlemen, Senin (8/7/2013).

Abraham menjelaskan, KPK sebenarnya memberikan bantuan kepada ICW ataupun organisasi lainnya dalam bentuk edukasi dalam rangka pemberdayaan semangat antikorupsi.

"Tidak ada anggaran berbentuk materi. Itu yang bisa saya pastikan. Ini kan adanya program-pogram pemberdayaan," katanya.

Ia juga membantah tudingan yang menyebutkan KPK sengaja menggerakkan ICW dalam merilis 36 daftar caleg yang diragukan komitmen antikorupsinya. Data tersebut sempat mengundang protes anggota DPR yang kembali maju dalam pemilihan legislatif 2014. Data ICW dianggap tidak akurat dan menggunakan tolok ukur yang tidak jelas.

"Namanya KPK pasti difitnah, wajarlah, biasa kalau kami difitnah enggak apa-apa. Semakin banyak yang memfitnah, semakin banyak amal kita menunaikan bulan Ramadhan," ucapnya.

Dana Rp 400 juta

LSM ICW disebut menerima gelontoran dana Rp 400 juta dari KPK. Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir mengatakan, dana Rp 400 juta tersebut berasal dari APBN yang dialokasikan KPK untuk kegiatan pencegahan.

"Itu diakui sendiri oleh pimpinan KPK saat rapat dengan Komisi III. Tahun 2012 dari dana Rp 40 miliar yang kami alokasikan ke KPK diberikan ke ICW sebesar Rp 400 juta," ujar Nudirman di Jakarta, Sabtu (6/7/2013).

Nudirman juga mengungkapkan kalau sumber lain pendanaan ICW berasal dari lembaga donor asing.

"Mereka mendapatkan Rp 12 miliar, di antaranya Rp 8 miliar itu dana asing, sisanya ada juga yang dari KPK," ujar politikus Partai Golkar ini.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho mengatakan bahwa dana Rp 400 juta itu merupakan dana saweran untuk pembangunan gedung baru KPK yang dikoordinasi ICW. Uang itu, kata Emerson, akan diberikan kepada KPK sebagai dana hibah melalui Kementerian Keuangan.

Dia juga menegaskan bahwa ICW tidak menerima dana dari APBN, APBD, IMF, dan Bank Dunia karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kendati demikian, Emerson mengakui kalau salah satu sumber dana ICW berasal dari lembaga donor asing. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan menerima dana asing karena pemerintah pun melakukan hal serupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com