Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: Dipegang SBY, Elektabilitas Demokrat Turun

Kompas.com - 26/05/2013, 20:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas atau tingkat dukungan publik terhadap Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014 tidak merangkak naik meskipun Anas Urbaningrum telah lengser dari jabatan Ketua Umum DPP Demokrat. Meskipun Anas digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, elektabilitas Demokrat justru menurun.

Hal itu terlihat dari hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang diumumkan di Jakarta, Minggu (26/5/2013). Surevi itu melibatkan 1.635 responden di 31 provinsi dan dilakukan pada 9-16 April 2013.

Hasil dari survei itu, elektabilitas Demokrat melorot di urutan ke empat dengan angka 7,1 persen. Padahal, hasil survei CSIS ketika Anas masih menjabat di Juli 2012, elektabilitas Demokrat masih 11,1 persen.

Mengapa elektabilitas Demokrat tidak naik meski dikendalikan SBY? Peneliti senior CSIS J Kristiadi berpendapat, kekuatan SBY sangat ditopang oleh citra sehingga sangat rapuh. Citra SBY positif ketika masih bisa mempertahankan sebagai darling publik dan media.

Kristiadi mengatakan, sebagai pemimpin parpol, apalagi kepala pemerintahan, SBY semestinya ditopang oleh keberhasilan dalam menunai tugas. Menjual citra, kata dia, sangat mudah hilang.

"Apa itu? Sikap seakan-akan menjadi korban. Iya, kan? Kalau orang Jawa bilang, memelas. Bilang, 'Saya ini, menurut intel, banyak yang mau bunuh.' Kemarin bilang ada orang yang mau menurunkan presiden di tengah jalan. Tapi masyarakat lama-lama sebal juga, tidak laku lagi politik menjual diri sebagai korban," kata Kristiadi saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Kristiadi menambahkan, jika sikap SBY tersebut terus dipertahankan, maka semakin lama elektabilitas Demokrat malah akan kembali turun. "Apalagi jelas perilaku sebagai kepala pemerintahan tidak nyambung dengan kesengsaraan masyarakat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

    Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

    Nasional
    Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

    Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Nasional
    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

    Nasional
    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com