Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: Dipegang SBY, Elektabilitas Demokrat Turun

Kompas.com - 26/05/2013, 20:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas atau tingkat dukungan publik terhadap Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014 tidak merangkak naik meskipun Anas Urbaningrum telah lengser dari jabatan Ketua Umum DPP Demokrat. Meskipun Anas digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, elektabilitas Demokrat justru menurun.

Hal itu terlihat dari hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang diumumkan di Jakarta, Minggu (26/5/2013). Surevi itu melibatkan 1.635 responden di 31 provinsi dan dilakukan pada 9-16 April 2013.

Hasil dari survei itu, elektabilitas Demokrat melorot di urutan ke empat dengan angka 7,1 persen. Padahal, hasil survei CSIS ketika Anas masih menjabat di Juli 2012, elektabilitas Demokrat masih 11,1 persen.

Mengapa elektabilitas Demokrat tidak naik meski dikendalikan SBY? Peneliti senior CSIS J Kristiadi berpendapat, kekuatan SBY sangat ditopang oleh citra sehingga sangat rapuh. Citra SBY positif ketika masih bisa mempertahankan sebagai darling publik dan media.

Kristiadi mengatakan, sebagai pemimpin parpol, apalagi kepala pemerintahan, SBY semestinya ditopang oleh keberhasilan dalam menunai tugas. Menjual citra, kata dia, sangat mudah hilang.

"Apa itu? Sikap seakan-akan menjadi korban. Iya, kan? Kalau orang Jawa bilang, memelas. Bilang, 'Saya ini, menurut intel, banyak yang mau bunuh.' Kemarin bilang ada orang yang mau menurunkan presiden di tengah jalan. Tapi masyarakat lama-lama sebal juga, tidak laku lagi politik menjual diri sebagai korban," kata Kristiadi saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Kristiadi menambahkan, jika sikap SBY tersebut terus dipertahankan, maka semakin lama elektabilitas Demokrat malah akan kembali turun. "Apalagi jelas perilaku sebagai kepala pemerintahan tidak nyambung dengan kesengsaraan masyarakat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com