Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: KPK, Bongkar Century!

Kompas.com - 21/05/2013, 13:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melupakan perkara korupsi lainnya seperti skandal Bank Century. KPK diminta tidak hanya fokus pada kasus korupsi impor daging sapi yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Jadi, seharusnya penyidik KPK lebih panas mengusut Century karena ini ada dugaan kaitannya dengan kekuasaan," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Nasir mengingatkan, pengusutan skandal Bank Century merupakan komitmen dari Ketua KPK Abraham Samad. "Century merupakan komitmen Abraham Samad saat dipilih dulu. Jangan seolah nggak ada perkembangan sama sekali," imbuh Nasir.

Anggota Komisi VIII DPR ini pun kembali membantah keterkaitan partainya dengan Ahmad Fathanah. Fathanah sempat mengaku dirinya sebagai makelar atau calo proyek. Sebagian hasil usahanya disumbangkan untuk PKS. Nasir mengungkapkan kaitan Fathanah hanya sebatas hubungan personal, tidak ada urusan partai dengan Fathanah.

"Fathanah kan makelar, pedagang, tentu dia berkomunikasi dengan semua orang, tidak terkecuali dengan pengurus PKS. Hubungan itu personal, tidak berkaitan dengan institusi," ucap Nasir.

Seperti diberitakan, dalam kasus suap impor daging sapi ini, Ahmad Fathanah sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Fathanah diketahui adalah orang dekat Luthfi. Namun, para petinggi PKS membantah mengenal Fathanah, termasuk Presiden PKS Anis Matta yang sempat diperiksa sebagai saksi bagi Fathanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

    Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

    Nasional
    Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

    Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

    Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

    Nasional
    KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

    KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

    Nasional
    Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

    Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

    Nasional
    Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

    Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

    Nasional
    Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

    Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

    Nasional
    Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

    Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

    Nasional
    Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

    Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

    Nasional
    MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

    MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

    Nasional
    Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

    Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

    Nasional
    Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

    Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

    Nasional
    Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

    Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

    Nasional
    Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

    Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

    Nasional
    PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

    PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com