Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Peringatkan RCTI dan Indovision

Kompas.com - 07/05/2013, 18:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta klarifikasi dari dua lembaga penyiaran, RCTI dan Indovision, pada Selasa (7/5/2013). Pemanggilan kali ini dianggap sebagai peringatan kepada kedua lembaga penyiaran publik itu agar tidak melakukan penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan partai politik tertentu atau organisasi.

"Saya ambil bahwa ini adalah peringatan bagi pihak RCTI dan Indovision untuk selanjutnya lebih hati-hati. Kami lihat ini adalah proses yang bagus bagi kita semuanya," ujar Komisioner KPI Nina Armando di kantor KPI, Selasa (7/5/2013).

Di dalam proses klarifikasi, pihak RCTI diwakili Head of Corporate Secretary RCTI Adjie S Soeratmadjie, dan Indovision oleh Senior Manager Regulatory Affair and Corporate Support MNC Sky Vision Muharzin Hasril.

Nina mengatakan, proses klarifkasi ini dilakukan sebagai respons dari masyarakat melalui Indonesia Media Watch (IMW) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang disampaikan secara tertulis kepada KPI. Di dalam surat AJI, Nina menjabarkan, rekaman video yang menyeret nama RCTI dan Indovision sudah menghilangkan etika dalam dunia penyiaran.

"Di dalam pertemuan tadi, kami juga mengundang Dewan Pers. Pasalnya, di dalam rekaman video itu terdapat kalimat menggunakan frekuensi publik melalui peliputan dan ini terkait dengan program jurnalistik," ucap Nina.

Nina meminta lembaga penyiaran bisa menjaga kepercayaan publik yang telah diberikan. Kasus yang menimpa RCTI dan Indovision, meski belum terealisasi, adalah bukti nyata betapa masyarakat sangat kritis saat ini.

"Reaksi publik ini begitu besar. Publik jadi lebih kritis dan paham bahwa frekuensi itu milik publik tidak bisa dimanfaatkan untuk kelompok tertentu," ujar salah satu dosen UI ini.

Setelah meminta klarifikasi kepada RCTI dan Indovision, KPI akan melakukan rapat pleno dan mendiskusikannya kepada pihak terkait, seperti Dewan Pers dan juga ahli hukum Undang-undang Penyiaran.

"Dari situ, akan ada keputusan apakah melakukan pelanggaran atau tidak. Hasilnya akan kami sampaikan ke publik," imbuh Nina.

Slot Khusus Hanura

Sebelumnya, sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Media & Politik 1" kini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya. Video itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Pria itu memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision. Kedua media ini dimiliki Hary Tanoedoedibjo yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura. Menurut rencana, kedua media itu akan menayangkan slot kampanye Partai Hanura.

Adapun berikut isi pengarahan di dalam video berdurasi 2 menit 6 detik yang diunggah oleh KIDP Indonesia pada Minggu (5/5/2013).

"Tetapi saya lagi berunding dengan Mas Willy, untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur akan bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak susah. Jadi kemarin, Mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya."

"Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita, baik teks atau apa pun, langsung ke Willy saja. Willy yang koordinator semua. Biar jangan ke Pak Mirdasi." "Iya, tadi saya sudah koordinasi dengan Mas Willy. Jadi insya allah. Yang tidak tahu nomor telepon saya, ya tidak saya uruslah. Kira-kira begitu."

"Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, Pak Arya, sebagaimana pernah saya usulkan di partai yang lama. Kita kan punya Indovision. Saya usulkan semua kantornya Hanura dan Hanura di seluruh Jawa Timur diberi Indovision gratis."

"Mengapa, kok, kemudian harus digratisi? Ada lanjutannya. Kita kepingin ada satu channel di Indovision itu, yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan, itu sudah kita programkan di partai lama, mudah-mudahan hari ini bersama dengan Hanura, hari ini dilakukan lagi Pak Arya."

"Karena itu, akan memudahkan teman-teman di setiap kabupaten/kota. Dan terakhir, teman-teman sekalian bahwasanya ini semua kita ikhtiarkan untuk kemenangan bersama. Dan, kerja sama kita yang menentukan. Maka dari itu, mari sama-sama bahu-membahu untuk memenangi ini secara bersama-sama."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

    Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

    Nasional
    Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

    Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

    Nasional
    KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

    KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

    Nasional
    Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

    Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

    Nasional
    Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

    Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

    Nasional
    PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

    PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

    Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

    Nasional
    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Mandek, Wakil Ketua KPK Klaim Tak Ada Intervensi

    Kasus Eddy Hiariej Mandek, Wakil Ketua KPK Klaim Tak Ada Intervensi

    Nasional
    Nasdem Klaim Ratusan Suara Pindah ke Partai Golkar di Dapil Jabar I

    Nasdem Klaim Ratusan Suara Pindah ke Partai Golkar di Dapil Jabar I

    Nasional
    PKB Masih Buka Pintu Usung Khofifah, tetapi Harus Ikut Penjaringan

    PKB Masih Buka Pintu Usung Khofifah, tetapi Harus Ikut Penjaringan

    Nasional
    Temui Wapres Ma'ruf, Menteri Haji Arab Saudi Janji Segera Tuntaskan Visa Jemaah Haji Indonesia

    Temui Wapres Ma'ruf, Menteri Haji Arab Saudi Janji Segera Tuntaskan Visa Jemaah Haji Indonesia

    Nasional
    Sinyal PKS Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Ketiadaan Pikiran dan Gagasan

    Sinyal PKS Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Ketiadaan Pikiran dan Gagasan

    Nasional
    Polri Pastikan Beri Pengamanan Aksi 'May Day' 1 Mei Besok

    Polri Pastikan Beri Pengamanan Aksi "May Day" 1 Mei Besok

    Nasional
    Menko PMK Ungkap Pembangunan Lumbung Pangan di Papua Tengah Bakal Selesai Tahun Ini

    Menko PMK Ungkap Pembangunan Lumbung Pangan di Papua Tengah Bakal Selesai Tahun Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com