Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Penuhi Janji, Masukkan "Office Boy" dalam Daftar Caleg

Kompas.com - 17/04/2013, 07:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu bakal calon anggota legislatif yang diusung Partai Keadilan Sejahtera sehari-hari bekerja sebagai office boy. Orang ini, Agus Chaerudin, adalah penemu uang Rp 100 juta di tempat sampah salah satu bank syariah, yang kemudian mengembalikan uang tersebut kepada manajemen bank itu.

"Pak Agus OB syariah itu kan, dahulu kan kami janjikan berangkat umrah dan menjadi caleg. Untuk umrah sudah, saat ini tinggal calegnya," kata Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Taufik Ridho saat konferensi pers di kantor Komisi Pemilihan Umum, Selasa (16/4/2013). Namun begitu, partai yang pertama menyerahkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilu Legislatif 2014 ini tak langsung menempatkan Agus untuk kursi DPR.

Agus, kata Ridho, akan diajukan untuk menjadi bakal calon anggota legislatif di tingkat kabupaten kota. "Bukan untuk caleg DPR RI, melainkan DPRD," ujarnya.

PKS menilai Agus sebagai sosok jujur dan bersih sehingga pihaknya memberikan kesempatan umrah sekaligus maju menjadi bakal calon anggota legislatif ini.

Beberapa waktu lalu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid mengatakan, PKS ingin memulai 2013 dengan sikap optimistis, jujur, dan amanah.

"Bangsa ini membutuhkan perilaku positif, untuk menjadi sunnah hasanah, contoh yang lebih baik," ujar Hidayat di Markas Dakwah DPP PKS di Jakarta, Selasa (1/1/2013). PKS, menurut dia, mengapresiasi hadirnya sikap jujur dan amanah, yang diharap jadi inspirasi bangsa ini. "Komitmen menghadirkan kejujuran inilah yang dibutuhkan negeri ini," ujarnya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com