Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/02/2013, 22:17 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin membantah pernyataan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengenai keterlibatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus Hambalang. Lalu, apa tanggapan Anas?

"Ya, pasti membantahlah, ya, masa tidak membantah?" ujar Anas di kediamannya di Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (27/2/2013) malam.

Dalam wawancara dengan RCTI, yang disiarkan pada Rabu dini hari, Anas menyebutkan bahwa Amir mengetahui keterlibatan Ibas dalam proyek tersebut berdasarkan cerita Muhammad Nazaruddin. Namun, Anas menyatakan, yang disampaikannya tidak langsung pada proyek Hambalang. Anas memberikan sinyal bahwa saat itu Amir memeriksa Nazaruddin.

"Apa yang saya sampaikan tidak terkait dengan Hambalang. Yang saya sampaikan adalah bahwa Pak Amir ditugaskan untuk memeriksa Nazar. Waktu itu Pak Amir dalam posisi sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai," kata Anas.

Anas melanjutkan, hasil pemeriksaan itu pasti diketahui oleh Amir. "Ketika diperiksa, tentu ada hasil pemeriksaan. Apa hasil pemeriksaan, Pak Amir yang tahu detailnya. Soal dibantah tidak dibantah, itu hal lain," ujarnya.

Dalam wawancara dengan RCTI tersebut, Anas mengaku pernah ikut dalam pertemuan antara Amir dan Nazaruddin terkait kasus Hambalang. Saat itu, menurut Anas, Amir meminta keterangan Nazaruddin mengenai aliran dana Hambalang. Ketika ditanya apakah Ibas ikut menerima aliran dana Hambalang, Anas mengatakan, Amir-lah yang paling pas untuk menjelaskannya.

Anas juga menyebutkan, penjelasan Nazaruddin terkait aliran uang Hambalang cukup mengejutkan. Menurut Anas, beberapa orang memang turut menikmati uang Hambalang, tetapi dia tidak menyebutkan nama-nama itu.

Ketika dikejar dengan pertanyaan soal beredarnya tudingan bahwa Ibas turut menikmati uang yang diduga suap tersebut, Anas kembali menjawab bahwa Amir-lah yang lebih pas untuk menjelaskan. Namun, Anas mengaku siap menggantikan Amir untuk mengungkapkan aliran dana Hambalang itu jika Amir memang tidak bersedia menjelaskan.

"Saya hanya ikut rapat dan mendengarkan. Jadi, kalau hadis, rawahu-nya Pak Amir. Kecuali Pak Amir pas ditanya tak mau menjelaskan, pemain penggantinya adalah saya," kata Anas.

Ibas sendiri telah menyangkal keterlibatannya dalam kasus Hambalang. Ibas menyebut tudingan Nazaruddin itu hanyalah skenario politik.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka pada Jumat pekan lalu. Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lain.

Terkait proyek yang sama, KPK juga telah menetapkan tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

Amir mengatakan, tidak ada pembahasan mengenai aliran dana Hambalang dalam pertemuan petinggi partai dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.

"Saya mau jelaskan bahwa dalam rapat Dewan Kehormatan itu membahas tentang rencana pengunduran diri Nazaruddin. Tidak ada pembicaraan seperti yang dikatakan Anas Urbaningrum," kata Amir kepada wartawan, Rabu.

Dia mengatakan, bukan hanya dirinya yang terlibat dalam rapat Dewan Kehormatan partai tersebut. Ada dua petinggi Partai Demokrat lain yang ikut dalam rapat, yakni EE Mangindaan dan Jero Wacik. "Bisa tanyakan ke anggota yang lain," ujarnya.

Amir menuturkan, ada notula dalam rapat tersebut sehingga bisa dibuktikan bahwa yang disampaikan Anas tidak benar. "Rapat itu ada paniteranya, ada bukti notulensinya, saya bisa pertanggungjawabkan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Anas itu tidak ada," kata Amir.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Nasional
    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Nasional
    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Nasional
    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Nasional
    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Nasional
    Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

    Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

    Nasional
    Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    Nasional
    Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

    Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

    Nasional
    Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

    Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

    Nasional
    Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

    Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

    Nasional
    Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

    Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

    Nasional
    Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

    AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

    Nasional
    Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

    Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

    Nasional
    Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

    Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com