Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan: Luthfi Hasan Tak Bisa Pengaruhi Saya

Kompas.com - 13/02/2013, 13:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertanian Suswono mengatakan, dirinya tidak mungkin dipengaruhi pihak luar seperti mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dalam mengambil kebijakan importasi daging sapi.

"Pak Lutfi jelas tidak mungkin memengaruhi kebijakan saya," kata Suswono seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

Presiden meminta penjelasan Suswono terkait kasus dugaan korupsi pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Selain memberikan penjelasan secara lisan terkait kasus impor daging sapi serta mekanisme impor daging, Suswono juga memberikan penjelasan secara tertulis kepada Presiden.

Suswono mengatakan, masalah kuota impor daging sapi di 2013 sudah selesai lantaran sudah ditetapkan dalam rapat yang diikuti tiga kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pada Desember 2012. Penetapan kuota itu atas dasar rekomendasi Kementan dengan melihat kemampuan produksi dalam negeri.

Adapun mengenai penambahan kuota impor daging sapi, lanjut Suswono, tentu ada proses. Hanya, kata dia, saat ini belum diperlukan penambahan kuota. Suswono mengaku sudah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa pada 22 Januari 2013. Isinya, untuk saat ini, tidak perlu ada penambahan kuota impor di 2013 .

Suswono berpendapat, tak perlu membuka wacana tambahan kuota daging sapi lantaran daerah-daerah sentra sapi sanggup menyuplai daging untuk wilayah Jakarta dan kota sekitarnya sepanjang 2013. "Kecuali kalau daerah mangkir dari apa yang sudah disepakati," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Januari lalu menangkap Luthfi, dua Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, serta orang dekat Luthfi, Fathanah. Arya dan Juard diduga memberikan uang suap senilai Rp 1 miliar kepada Fathanah.

Diduga uang tersebut akan diberikan kepada Luthfi untuk mengurus kuota impor daging sapi. Luthfi dianggap memperdagangkan pengaruh karena posisinya saat itu sebagai Presiden PKS, sementara Suswono merupakan kader partai tersebut. Perusahaan impor daging sapi harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian untuk bisa mengimpor.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com