Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan: Luthfi Hasan Tak Bisa Pengaruhi Saya

Kompas.com - 13/02/2013, 13:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertanian Suswono mengatakan, dirinya tidak mungkin dipengaruhi pihak luar seperti mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dalam mengambil kebijakan importasi daging sapi.

"Pak Lutfi jelas tidak mungkin memengaruhi kebijakan saya," kata Suswono seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

Presiden meminta penjelasan Suswono terkait kasus dugaan korupsi pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Selain memberikan penjelasan secara lisan terkait kasus impor daging sapi serta mekanisme impor daging, Suswono juga memberikan penjelasan secara tertulis kepada Presiden.

Suswono mengatakan, masalah kuota impor daging sapi di 2013 sudah selesai lantaran sudah ditetapkan dalam rapat yang diikuti tiga kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pada Desember 2012. Penetapan kuota itu atas dasar rekomendasi Kementan dengan melihat kemampuan produksi dalam negeri.

Adapun mengenai penambahan kuota impor daging sapi, lanjut Suswono, tentu ada proses. Hanya, kata dia, saat ini belum diperlukan penambahan kuota. Suswono mengaku sudah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa pada 22 Januari 2013. Isinya, untuk saat ini, tidak perlu ada penambahan kuota impor di 2013 .

Suswono berpendapat, tak perlu membuka wacana tambahan kuota daging sapi lantaran daerah-daerah sentra sapi sanggup menyuplai daging untuk wilayah Jakarta dan kota sekitarnya sepanjang 2013. "Kecuali kalau daerah mangkir dari apa yang sudah disepakati," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Januari lalu menangkap Luthfi, dua Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, serta orang dekat Luthfi, Fathanah. Arya dan Juard diduga memberikan uang suap senilai Rp 1 miliar kepada Fathanah.

Diduga uang tersebut akan diberikan kepada Luthfi untuk mengurus kuota impor daging sapi. Luthfi dianggap memperdagangkan pengaruh karena posisinya saat itu sebagai Presiden PKS, sementara Suswono merupakan kader partai tersebut. Perusahaan impor daging sapi harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian untuk bisa mengimpor.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com