Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Perlu Pertimbangkan Desakan Senior PD

Kompas.com - 03/02/2013, 23:32 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar komunikasi politik di Universitas Indonesia, Ari Junaedi menilai Susilo Bambang Yudhoyono perlu mempertimbangkan kegelisahan para senior Partai Demokrat (PD) menyikapi terjun bebasnya popularitas partai tersebut sebagaimana hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting

Seperti dibertakan sebelumnya, salh satu anggota Dewan Pembina PD Jero Wacik mendesakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina PD, untuk mengambil langkah luar biasa.

Jero juga menyatakn akan lebih baik jika Anas Urbaningrum mundur sebagai Ketua Umum. Oleh Jero, Anas dipandang sebagai sumber kemorosotan citra PD di masyarakat. Ari Junaedi menilai selama ini citra PD di masyarakat sudah jeblok pasca terbongkarnya kasus mega korupsi Bendahara Umum PD Nazarudin.

"Apalagi nama-nama yang disebut Nazarudin terlibat dalam pusaran kasus-kasus korupsi yang menyeret elit-elit PD semakin terbukti kebenarannya. Jadi untuk menyelamatkan kapal yang bernama PD, SBY selaku nakhoda harus melengserkan Anas sebagai mualim PD. Jika tidak, bisa-bisa PD akan berubah menjadi parpol gurem," ujar Ari Junaedi.

Dari analisis pengajar program pascasarjana di sejumlah universitas di berbagai kota ini, SBY selalu hati-hati dalam mengambil keputusan sehinga kesan lamban dan bertele-tele menjadi lekat dengan pendiri PD ini.

"Agar citra PD tidak semakin terjun bebas, hendaknya mekanisme kongres luar biasa dipilih untuk menurunkan Anas secara terhormat. Tentunya Anas juga ingin mundur dengan cara elegan dan tidak dipermalukan. Sebaliknya SBY juga akan mempertahankan gayanya yang peduli dengan mekanisme partai," kata Ari.

Usai penetapan Andi Mallarangeng sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat makin meyakini kalau korupsi memang dilakukan oleh elite-elite Demokrat.

Peraih doktor dalam penelitiannya tentang pelarian politik tragedi 1965 di mancanegara ini ini berharap langkah yang diminta kader senior, seperti Jero Wacik dan Syarif Hassan bisa menjadi pertimbangan SBY untuk mengambil langkah cepat. Sore tadi, Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik mengadakan konferensi pers di kediamannya.

Penjelasan ini disampaikan untuk menyikapi dengan jebloknya popularitas Demokrat sebagaimana dilansir hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

Menurut Wacik, sejumlah kader utama PD langsung menghubunginya untuk mengungkapkan kegelisahan setelah mendengar hasil survei tersebut. Mereka pun sepakat untuk meminta SBY mengambil langkah khusus agar PD tidak benar-benar jeblok pada Pemilu 2014 mendatang.

Baca Juga:

- Survei SMRC: Demokrat dan PKS Terjun Bebas
- Survei Jeblok, Senior Demokrat Minta SBY Turun Tangan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com