Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR: Tuduhan Konspirasi Bisa Timbulkan Instabilitas

Kompas.com - 03/02/2013, 10:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, komitmen untuk mengerahkan segala daya upaya dalam pemberantasan korupsi seharusnya justru menyatukan bangsa. Komentar-komentar yang tidak perlu mengenai hal-hal di luar itu justru berpotensi memecah-belah integrasi kita.

"Hendaknya setiap kita mampu menahan diri untuk tidak saling menyerang dan mendiskreditkan pihak lain dalam menanggapi kasus-kasus yang ditangani KPK," kata Lukman kepada Tribunnews.com, Minggu (3/2/2013).

Menurut Lukman, pihak yang berperkara sebaiknya mengikuti dan mencermati saja prosesnya sampai dengan saatnya pembelaan dan perlawanan itu dilakukan di pengadilan. Ia berharap agar semua pihak menghindari upaya memperkeruh suasana dengan melempar tuduhan yang bisa menimbulkan fitnah.

Ia menambahkan, KPK harus terus didukung dalam pemberantasan korupsi terhadap siapa pun juga. Oleh karena itu, segenap penduduk Indonesi diminta untuk menjaga independensi dan imparsialitas KPK.

"Tuduhan tanpa disertai bukti bahwa KPK dijadikan alat pihak-pihak tertentu atau apalagi yang langsung melakukan konspirasi tertentu hendaknya diakhiri," ujarnya.

Terkait pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta yang menyebutkan ada konspirasi besar dalam penangkapan eks Presiden PKS Lufthi Hasan Ishaaq terkait kasus suap daging impor, Lukman menilai bahwa pernyataan itu sebaiknya tidak diekspos di depan publik. Menurut Lukman, tuduhan seperti itu justru dapat menimbulkan instabilitas nasional.

"Kalau memang ada bukti, bawa saja ke proses hukum tanpa menimbulkan kegaduhan yang tak perlu. Kalau tidak, ya sebaiknya menahan diri," kata dia. Lukman menyatakan, masih banyak agenda nasional yang lebih membutuhkan perhatian, energi, dan sinergi untuk segera diselesaikan.

Dalam pidato politik pertama setelah ditetapkan sebagai presiden baru PKS, Anis menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Luthfi Hasan adalah bagian dari konspirasi besar yang ingin menghancurkan PKS.

"Saya tidak mau memikirkan itu lagi. Sekarang saya mau mengurus diri saya dulu dan partai saya untuk berbenah dulu. Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang kepada saya, tapi saya lebih peduli apa yang saya lakukan," ujar Anis, Sabtu (2/2/2013), di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Menurut Anis, fokus utamanya saat ini adalah menjaga moral kader PKS. Ia menyatakan, PKS akan menyerahkan kasus Luthfi Hasan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum. Anis juga melarang semua pengurus PKS untuk terlibat membicarakan masalah ini. (Hasanudin Aco)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    Nasional
    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com