Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: Konspirasi Tak Bisa Dibuktikan, tapi Bisa Dirasakan

Kompas.com - 01/02/2013, 17:34 WIB
Inggried DW

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding adanya rekayasa dan konspirasi di balik kasus dugaan suap impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Bahkan, dalam pidato politik pertamanya, presiden baru PKS Anis Matta kembali menegaskan adanya konspirasi untuk menyerang partainya. Namun, ketika didesak konspirasi apa yang dimaksud, menurut Anis, hal itu tidak bisa dibuktikan.

"Konpirasi itu tidak bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Itu yang kami rasakan. Ada usaha-usaha yang sistematis untuk itu," kata Anis, dalam wawancara khusus dengan Kompas TV, Jumat (1/2/2013) petang.

Lebih jauh, ia mengatakan, dugaan adanya konspirasi itu tidak hanya karena kasus Luthfi Hasan. "Saya tidak membacanya dari kasus Pak Luthfi, tapi saya melihat dari proses besar pemberantasan korupsi. Saya mengangkat masalah ini bukan perorangan, tapi partai," ujarnya.

Menurut Anis, perjalanan kasus dugaan suap impor daging ini berjalan cepat dan mendadak. "Sangat kilat, tapi ini menyadarkan kami ada desain besar untuk menghancurkan PKS. Kami bisa merasakan itu," kata Anis.

Ketika didesak lebih jauh terkait dalang konspirasi, ia enggan menyebutkannya. "Itu pertanyaan tidak relevan," ujar Anis.

Sebelumnya, tudingan konspirasi dinyatakan oleh politisi senior PKS Suryama M Sastra. "Kami ingin membaca apa yang ada behind the scene," ujar politisi senior PKS, Suryama M Sastra, Kamis (31/1/2013), di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta.

Menurutnya, banyak kejanggalan dalam kasus ini. Namun, ia tak merinci apa saja kejanggalan yang dimaksud. Suryama justru menuding penetapan Presiden PKS sebagai tersangka dalam waktu yang sangat cepat adalah sebuah konspirasi. "Kami melihat ini konspirasi," kata Suryama.

Oleh karena itu, kata dia, PKS akan mengambil sikap dengan hati-hati. "Kami mau baca situasinya dulu supaya tidak salah langkah," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Nasional
    Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

    Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

    Nasional
    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Nasional
    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Nasional
    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Nasional
    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Nasional
    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com