Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Anti Caleg Artis

Kompas.com - 29/01/2013, 17:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tidak akan membeda-bedakan latar belakang calon legislatif yang akan diusungnya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, partainya tidak membatasi caleg artis yang akan direkrut selama dinilai memiliki kapabilitas yang mumpuni.

"Kami perlakukan semua orang sama yang penting pintar, berintegritas, dekat dengan rakyat bukan karena latar belakang dia artis atau pengusaha," ujar Ramadhan, Selasa (29/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sementara, Ketua DPP Partai Demokrat bidang Komunikasi Politik I Gede Pasek Suardika mengatakan, partainya menghargai setiap profesi yang ada. Kapasitas dan kapabilitas menjadi elemen penting dalam menentukan caleg. "Selain itu, juga dilihat apakah di dapilnya, caleg itu memiliki elektabilitas bagus atau tidak. Kami tidak memungkiri dari profesi mana pun. Demokrat tidak mengkultuskan profesi apa pun karena ini bisa jadi bumerang," ucap Pasek.

Caleg dari kalangan artis diakui Pasek memang memiliki faktor popularitas yang berkaitan erat pada faktor elektabilitas. Caleg artis pun bisa berperan dalam DPR utamanya di bidang seni. Kasus yang menimpa politisi PAN Wanda Hamidah dan sejumlah artis yang terjaring Badan Narkotika Nasional (BNN), menurutnya, sudah diantisipasi Partai Demokrat agar tidak terjadi di partainya. Partai Demokrat berpatokan pada Undang-undang Pemilu.

"Saya kira sudah ada di Undang-undang Pemilu, tes kesehatan itu diterjemahkan lebih luas dia sehat rohani dan jasmani termasuk kan di dalamnya tes urine dan tes darah untuk menyatakan bebas narkoba," kata Ketua Komisi III DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com