Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Menpora Baru?

Kompas.com - 11/01/2013, 06:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mengumumkan Menteri Pemuda dan Olahraga pengganti Andi Mallarangeng, hari ini, Jumat ( 11/1/2013 ). Selama ini, posisi Menpora dipegang Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Pasca-pengunduran diri Andi pada 7 Desember 2012 akibat terseret kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, banyak tokoh disebut-sebut masuk dalam nominasi menjadi Menpora. Mereka yang disebut berasal dari partai koalisi, oposisi, hingga kalangan profesional.

Spekulasi itu akhirnya semakin mengerucut setelah Presiden Yudhoyono memastikan pengganti Andi tetap dari Partai Demokrat. Hal itu agar memenuhi kuota jatah menteri yang berasal dari parpol koalisi.

"Tentu karena yang keluar dari Partai Demokrat, demi keadilan, saya akan tetap isi kader dari Partai Demokrat," kata Presiden pekan lalu.

Pasca-kepastian Presiden itu, beberapa kader Demokrat semakin santer disebut akan memimpin Kemenpora. Mereka di antaranya dua Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, yakni Ramadhan Pohan dan Saan Mustofa. Nama lain ialah Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua dan Ketua DPP Demokrat Achsanul Qosasi.

Belakangan, muncul nama yang tak disangka, yakni anggota Komisi I DPR Roy Suryo. Bahkan, Roy mengaku dirinya sudah ditelepon pihak Istana untuk membicarakan posisi Menpora. Namun, Roy tidak ingin berspekulasi dan kegeeran.

"Saya harus jawab ya, tapi bukan dari Pak SBY-nya langsung. Saya enggak boleh GR, bisa saja saya hanya salah satu di antara yang dihubungi," kata Roy. Dia pun sudah berpamitan dengan Fraksi Demokrat.

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta agar semua pihak menunggu pernyataan resmi dari Presiden. Ruhut menyinggung pengalaman yang dialami Nila Djuwita F Moeloek ketika disebut akan ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan.

"Sudah datang karangan bunga, taunya bukan, kan kasihan. Jadi, tunggu aja dong," kata Ruhut ketika dihubungi.

Menurut Ruhut, lantaran Menpora akan berasal dari Demokrat, Presiden tidak harus memberitahukan terlebih dulu kepada kader yang akan ditunjuk. "Siapa pun yang ditunjuk, kader harus bersedia. Itu penugasan. Kalau dari partai lain, bisa saja nolak," pungkasnya.

Siapa pun Menpora nantinya, dia harus berhadapan dengan berbagai masalah olahraga dan kepemudaan. Masalah yang tengah disorot publik ialah korupsi di Kemenpora, seperti kasus Hambalang dan wisma atlet SEA Games. Tak kalah pelik, masalah di tubuh PSSI. Jadi, siapa Menpora baru? Kita tunggu saja...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com