Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kristiadi: Pencalonan Ical sebagai Capres Akan Merusak Golkar

Kompas.com - 20/12/2012, 21:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gaya kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis yang diusung Partai Golkar. Hal tersebut terlihat dari proses pencalonan Aburizal sebagai calon presiden yang dinilai tertutup. Oleh karena itu, kemampuan Aburizal untuk memimpin negeri ini secara demokratis layak diragukan.

Demikian pandangan peneliti Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J Kristiadi atas sosok Aburizal, Kamis (20/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan. "Memimpin organisasi parpol bukan seperti memimpin robot. Kekuatan bisa besar kalau pemimpin itu lebih akomodatif terhadap aspirasi apapun yang ada," ujar Kristiadi.

Ia menjelaskan parpol merupakan bagian dari pilar demokrasi. Sehingga, internal partai itu sendiri harus lebih demokratis. "Kalau tidak, demokrasi akan menjadi paradoks dan partai hanya menjadi oligarki," ucapnya.

Kristiadi mengakui pencalonan Ical sebagai capres tidak demokratis lantaran tidak dilakukan dalam sebuah sistem yang terbuka. "Belum demokratis. Golkar harus ada komitmen dari ketua umumnya untuk melakukan survei secara independen dulu. Ini bisa dilakukan untuk meredakan kritik dari Akbar Tandjung," imbuh Kristiadi.

Namun, jika ternyata nanti hasil survei tetap tidak memuaskan, Ical diminta tidak memaksakan diri untuk maju sebagai kandidat calon Presiden. Hal tersebut juga demi kebaikan Partai Golkar. "Kalau ngotot untuk diteruskan, kecenderungannya akan merusak partai," kata Kristiadi.

Golkar telah mendeklarasikan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden yang akan diusung partai berlambang pohon beringin ini. Pencalonan Ical mengundang keraguan lantaran survei-survei tidak menempatkan Ical dalam posisi teratas. Elektabilitas Ical masih dinilai rendah.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung bahkan sudah mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang intinya meminta agar elektabilitas Ical segera ditingkatnya. Surat itu diterima langsung oleh Ical. Pencalonan Ical sebagai capres menurut Akbar mengundang ketidakpuasan di internal Golkar. Hal ini karena DPD II Partai Golkar tingkat kabupaten/kota tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan itu.

"Pada saat itu hanya DPD I Partai Golkar Provinsi saja yang dilibatkan. Saya sudah sering keliling ke daerah. Ada perasaan yang tidak puas ketika DPD II tidak dilibatkan," ucapnya.

Menurut Akbar, perasaan tidak puas itu bisa mengganggu konsolidasi partai untuk pemenangan Ical sebagai capres. Gangguan internal seperti itu harus dihindari sebisa mungkin. Oleh karena itu, Akbar menyarankan agar Rapimnas V Golkar pada Juli 2013 mendatang sebaiknya juga melibatkan DPD II tingkat kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com