Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kristiadi: Pencalonan Ical sebagai Capres Akan Merusak Golkar

Kompas.com - 20/12/2012, 21:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gaya kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis yang diusung Partai Golkar. Hal tersebut terlihat dari proses pencalonan Aburizal sebagai calon presiden yang dinilai tertutup. Oleh karena itu, kemampuan Aburizal untuk memimpin negeri ini secara demokratis layak diragukan.

Demikian pandangan peneliti Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J Kristiadi atas sosok Aburizal, Kamis (20/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan. "Memimpin organisasi parpol bukan seperti memimpin robot. Kekuatan bisa besar kalau pemimpin itu lebih akomodatif terhadap aspirasi apapun yang ada," ujar Kristiadi.

Ia menjelaskan parpol merupakan bagian dari pilar demokrasi. Sehingga, internal partai itu sendiri harus lebih demokratis. "Kalau tidak, demokrasi akan menjadi paradoks dan partai hanya menjadi oligarki," ucapnya.

Kristiadi mengakui pencalonan Ical sebagai capres tidak demokratis lantaran tidak dilakukan dalam sebuah sistem yang terbuka. "Belum demokratis. Golkar harus ada komitmen dari ketua umumnya untuk melakukan survei secara independen dulu. Ini bisa dilakukan untuk meredakan kritik dari Akbar Tandjung," imbuh Kristiadi.

Namun, jika ternyata nanti hasil survei tetap tidak memuaskan, Ical diminta tidak memaksakan diri untuk maju sebagai kandidat calon Presiden. Hal tersebut juga demi kebaikan Partai Golkar. "Kalau ngotot untuk diteruskan, kecenderungannya akan merusak partai," kata Kristiadi.

Golkar telah mendeklarasikan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden yang akan diusung partai berlambang pohon beringin ini. Pencalonan Ical mengundang keraguan lantaran survei-survei tidak menempatkan Ical dalam posisi teratas. Elektabilitas Ical masih dinilai rendah.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung bahkan sudah mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang intinya meminta agar elektabilitas Ical segera ditingkatnya. Surat itu diterima langsung oleh Ical. Pencalonan Ical sebagai capres menurut Akbar mengundang ketidakpuasan di internal Golkar. Hal ini karena DPD II Partai Golkar tingkat kabupaten/kota tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan itu.

"Pada saat itu hanya DPD I Partai Golkar Provinsi saja yang dilibatkan. Saya sudah sering keliling ke daerah. Ada perasaan yang tidak puas ketika DPD II tidak dilibatkan," ucapnya.

Menurut Akbar, perasaan tidak puas itu bisa mengganggu konsolidasi partai untuk pemenangan Ical sebagai capres. Gangguan internal seperti itu harus dihindari sebisa mungkin. Oleh karena itu, Akbar menyarankan agar Rapimnas V Golkar pada Juli 2013 mendatang sebaiknya juga melibatkan DPD II tingkat kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com