Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Mega-JK Hanya Wacana, Tak Usah Ditanggapi

Kompas.com - 27/11/2012, 13:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar enggan mengomentari wacana pencalonan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Duet keduanya dinilai hanya sebatas wacana.  Golkar belum berhitung secara politik.

"Karena itu wacana. Namanya juga wacana, kalau kami mau menanggapi itu berarti kami juga berwacana. Saya selaku ketua partai tidak mau berwacana, silakan saja publik berwacana," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ade Komarudin, Selasa (27/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ade mengatakan, mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden adalah hak setiap warga negara. Golkar, lanjutnya, tidak merasa khawatir dengan pencalonan Mega-JK yang memiliki popularitas lebih tinggi dibandingkan capres yang diusung Golkar, Aburizal "Ical" Bakrie. Ade juga mengaku belum melakukan kalkulasi politik kekuatan Mega-JK.

"Takut mubazir sekarang, itu baru wacana kalau ini keputusan baru dibahas," ucapnya lagi.

Ia menyatakan optimistis dengan pencalonan Ical meski banyak survei yang menempatkan Ical di bawah JK. "Kami punya hitung-hitungan sendiri soal itu. Seperti Obama yang awalnya rendah, tapi terpilih juga," katanya.

Terkait dengan status keanggotaan JK di Golkar, Ade menuturkan tidak ada mekanisme khusus yang mengatur kader yang akan mencalonkan diri dalam pilpres bersama partai lain.

"Dia (JK) bukan pengurus. Kalau pengurus pasti dipecat, tapi kalau kader dipecat emang bisa jadi kadir? Ha-ha-ha," ujarnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan bersedia berduet dengan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2014. Kalla mengaku tidak keberatan maju menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Selama tidak mengatasnamakan Golkar, saya tidak keberatan," kata pria yang kerap disapa JK ini di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Serpong, Banten, Sabtu (24/11/2012).

Kalla mengatakan, dia tidak perlu minta izin Partai Golkar untuk mendampingi Mega. Sebab, hal itu tidak berhubungan dengan partai tersebut. Kalla mengakui akan maju meski tanpa Partai Golkar.

"(Menjadi pendamping Mega) itu masih mungkin. Dalam politik, semua hal masih mungkin terjadi," terangnya.

Kalla menambahkan, dia telah melakukan pembicaraan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ia juga mengatakan sudah sering bertemu PDI-P. Namun, ia menampik jika PDI-P sudah meminangnya menjadi cawapres.

"Itu masih masalah ke depanlah," katanya.

Baca juga:
JK Tak Keberatan Duet dengan Megawati

Berita terkait politik menjelang 2014 bisa diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

    GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

    Nasional
    Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

    Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

    Nasional
    Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

    Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

    Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

    Nasional
    Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

    Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

    Nasional
    WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

    WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

    Nasional
    Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

    Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

    Nasional
    Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

    Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

    Nasional
    Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

    Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

    Nasional
    KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

    KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

    Nasional
    Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

    Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

    Nasional
    Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

    Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

    Nasional
    DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

    DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com