Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas Century Minta Perpanjangan Masa Tugas

Kompas.com - 20/11/2012, 16:33 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa tugas Tim Pengawas kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat kembali diminta untuk diperpanjang. Pasalnya, masa tugas Timwas akan berakhir Desember 2012 setelah diperpanjang pada Desember 2011 .

Permintaan itu disampaikan oleh internal Timwas diantaranya Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan ketika rapat bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa ( 20/11/2012 ).

Hadir tiga pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, Busyro Muqoddas, dan Zulkarnaen. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Usulan itu disampaikan setelah Timwas mendengar penjelasan KPK bahwa sudah ditemukan bukti penyalahgunaan kewenangan dua orang dari pihak Bank Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara. Penyalahgunaan wewenang itu terjadi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), serta penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Keduanya, yakni BM (ketika itu menjabat Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI) dan SCF (Deputi bidang V bidang Pengawasan BI).

Anggota Timwas dari F-Partai Golkar Chairuman Harahap mengatakan, tentunya penyidikan perkara Century tidak berhenti pada dua orang tersebut. Untuk itu, penyidikan di KPK perlu terus diawasi oleh DPR.

"Jadi kami harapkan dalam pengungkapan kedepan, pengawasan harus tetap dilakukan DPR agar semua terungkap. Kami usulkan supaya Timwas dilanjutkan," kata Chairuman.

Anggota Timwas dari F-PDIP Sidarto Danusubroto mengatakan, penyidikan perkara Century baru memasuki tahap awal. Menurut dia, masih ada pejabat BI lain yang harus bertanggung jawab atas pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun itu.

Sidarto menambahkan, masih banyak hal yang perlu diawasi Timwas di luar penanganan di KPK seperti pengembalian aset Century di luar negeri, pengembalian dana nasabah PT Antaboga Delta Securties, dan lainnya.

"Kita ingin mengawal supaya semua bisa terbuka. Kami minta supaya tugas Timwas diperpanjang," kata Sidarto.

Berita terkait perkembangan penanganan kasus Bank Century dapat diikuti dalam topik:
Apa Kabar Kasus Century?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Nasional
    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Nasional
    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Nasional
    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    Nasional
    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Nasional
    PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

    PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

    Nasional
    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    Nasional
    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Nasional
    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Nasional
    Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

    Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

    Nasional
    Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

    Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

    Nasional
    Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

    Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

    Nasional
    KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

    KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com