Audit Hambalang I Diserahkan ke DPR 31 Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru merampungkan 85 persen hasil audit investigasi terkait proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kendati belum rampung seluruhnya, namun hasil audit sementara ini akan tetap diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada Rabu, 24 Oktober 2012, BPK telah melaksanakan sidang BPK dan menyepakati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif atas P3SON proyek Hambalang sebagaimana dibahas pada hari ini ditetapkan sebagai LHP Pertama," ujar Ketua BPK Hadi Poernomo, Rabu (24/10/2012), di Gedung BPK, Jakarta.

LHP tahap pertama itu, lanjut Hadi akan disampaikan kepada DPR pada tanggal 31 Oktober 2012 dan segera disampaikan pula kepada KPK. Sebelum laporan itu diserahkan, Hadi mengaku pihaknya sama sekali tidak bisa menyampaikan hasil audit itu.

"Setelah tanggal 31 Oktober, kalau mau tanya apa saja, bisa saya jawab. Tapi kalau sekarang, belum bisa karena ada kode etik dan undang-undang yang melindunginya," kata Hadi lagi.

Hadi menambahkan, pihaknya juga memberikan laporan itu KPK karena dari hasil temuan tim pemeriksa BPK, proyek Hambalang ini terdapat indikasi tindak pidana. "Ya karena kami lihat ini ada indikasi tindak pidana, makanya kami juga serahkan ke KPK," imbuh Hadi.

Desakan publik atas independensi audit BPK terus dilontarkan berbagai pihak. Kisruh audit BPK terkait proyek Hambalang bermula dari pernyataan anggota BPK Taufiequrachman Ruki menilai laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu kepada Kompas, Kamis (18/10/2012), di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Tak mau sendiri

Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan seorang tersangka, yakni Deddy Kusdinar, selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, yang di dalam proyek Hambalang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Di dalam kasus ini, Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

Menurut Deddy, dirinya hanya mengikuti instruksi atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selaku PPK, kata Deddy, dirinya hanya mewakili lembaga sehingga tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Anak buah Menpora Andi Mallarangeng itu pun mengaku tidak pernah dijanjikan, apalagi menikmati uang dari proyek Hambalang.

Deddy juga sempat mengatakan tidak ingin dikorbankan sendirian dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Atasan saya Pak Wafid, atasan langsung saya. Jadi, saya sebagai PPK bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga). Jadi, kalau saya ke Pak Wafid, dia yang harusnya ke Pak Menteri," kata Deddy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/10/2012), saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?