Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Apresiasi Keterangan Antasari

Kompas.com - 13/09/2012, 14:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi keterangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam rapat tim pengawas kasus Bank Century DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (13/9/2012).

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Jakarta, Rabu, mengatakan pihak Istana mengapresiasi keterangan Antasari yang menyampaikan bahwa Presiden tidak pernah memimpin rapat yang membahas rencana bail out Century.

"Dari testimoni Pak Antasari tadi sudah jelas bahwa tidak benar bahwa Presiden memimpin rapat yang membahas pengucuran bail out Bank Century," kata Julian.

"Bagaimana pun kami apresiasi apa yang sudah disampaikan Pak Antasari. Sudah sangat jelas membantah apa yang dispekulasikan bahwa Presiden Yudhoyono memimpin lansung rapat pengucuran bail out Bank Century," kata Julian.

Dengan keterangan itu, katanya, seharusnya, permasalahan itu tidak perlu lagi digulirkan atau dibahas tanpa ujung pangkal.

"Ini yang menjadi perhatian kita, setelah penjelasan Pak Antasari, kalau memang terus digulirkan, diangkat, ini sebetulnya apa dan arahnya ke mana. Atau ada unsur kepentingan politik tertentu. Karena kita tidak melihat arahnya untuk kepentingan masyarakat luas, arahnya parsial," katanya.

Julian menilai justru yang lebih penting saat ini adalah mengejar dan mengembalikan aset negara yang hilang karena kasus korupsi.

"Kita masih perlu mengejar aset yang lebih penting untuk bisa dinikmati bersama masyarakat. Kalau tujuannya pemerintah dan unsur legistlatif memikirkan langkah terbaik atau mempcepat pengembalian aset di luar negeri, itu kita akan bersinergi dan bersemangat. Tapi kalau berputar di sini-sini terus, sementara ini sudah jelas," ujarnya.

Ia juga mengatakan bila ada permintaan resmi dari pihak DPR RI mengenai transkrip rapat 9 Oktober 2008 tersebut, maka pihak istana akan menyampaikannya pada DPR RI.

"Kalau memang secara resmi menulis surat kepada presiden untuk minta notulen rapat 9 Oktober 2008 berikut rekaman, tentu akan dipenuhi karena ini lembaga (DPR) yang meminta. Dan sebagaimana diketahui bahwa rapat 9 Oktober 2008 itu dihadiri Menko Polhukam, Menko perekonomian ad interim, Mensesneg, Menteri BUMN dan Seskab," katanya.

Berita terkait keterangan Antasari di Timwas Century dapat diikuti dalam topik "Timwas Panggil JK dan Antasari" dan testimoni Antasari dalam "Antasari, Century, dan SBY"

Baca pula Transkrip Rapat 9 Oktober 2008 (I), dan Transkrip Rapat 9 Oktober 2008 (II)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

    Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

    Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

    Nasional
    AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

    AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

    Nasional
    Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

    Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

    Nasional
    Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

    Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

    Nasional
    Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

    Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

    Nasional
    Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

    Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

    Nasional
    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Nasional
    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Nasional
    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

    Nasional
    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com